Kejagung Ungkap Pejabat ESDM Diduga Terlibat Kasus Korupsi Pertambangan PT AKT
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Ikatan Media Online (IMO) Indonesia menegaskan perlunya aparat penegak hukum mematuhi prosedur hukum dan etika jurnalistik sebelum menetapkan wartawan sebagai tersangka.
Hal ini disampaikan terkait status tersangka yang dijatuhkan Polda Kepulauan Bangka Belitung kepada Ryan Augusta Prakasa, wartawan lokal, karena menyebarkan konten berita melalui platform media sosial TikTok.
Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail, menilai tindakan polisi bertentangan dengan prinsip kebebasan pers dan mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Baca Juga:
"Penetapan tersangka tanpa melalui mekanisme etik dan kelembagaan pers adalah kekeliruan serius. Persoalan ini bukan sekadar soal individu, tetapi menyangkut perlindungan profesi jurnalistik dan kebebasan pers yang dijamin konstitusi," kata Yakub dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Yakub menegaskan, konten media sosial yang terhubung dengan media massa resmi tidak dapat dipisahkan dari entitas media siber.
Ia menekankan, media sosial merupakan saluran distribusi resmi yang dilindungi hukum jika dikelola oleh redaksi terverifikasi Dewan Pers.
Selain itu, Yakub mengingatkan bahwa Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Polri mewajibkan aparat hukum berkoordinasi dengan Dewan Pers sebelum memproses wartawan secara hukum.
Langkah ini untuk memastikan penyelesaian sengketa pers dilakukan melalui jalur etik, bukan pidana.
"Bagi pihak yang merasa dirugikan, ada mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, hingga pengaduan ke Dewan Pers. Jika prosedur ini dilewati, maka tindakan hukum terhadap wartawan jelas bertentangan dengan UU Pers," tambah Yakub.
IMO-Indonesia menyerukan agar semua pihak menghormati kebebasan pers dan menjaga integritas profesi jurnalistik, serta memastikan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai aturan yang berlaku.*
(dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL