Istri Bupati Kuansing Ikut Diamankan KPK, Suhardiman Amby dan Sekda Masih Dicari
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Binjai menyoroti dugaan pergeseran anggaran senilai Rp 4 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang disebut tidak melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir, mengatakan perubahan tersebut diketahui setelah DPRD menerima dokumen hasil evaluasi APBD 2026 dari Gubernur Sumatera Utara.
Ia mengaku menemukan adanya selisih anggaran dibandingkan dengan dokumen yang telah diparipurnakan sebelumnya.Baca Juga:
"Banggar tidak pernah diajak membahas. Tiba-tiba saat kami terima hasil evaluasi dari Gubernur Sumut, kami cek ada pergeseran," kata Ronggur, Rabu, 11 Februari 2026.
Menurut dia, dalam dokumen APBD yang telah disahkan melalui rapat paripurna, alokasi belanja gaji dan honor pegawai tercatat sekitar Rp 521 miliar.
Namun dalam dokumen hasil evaluasi, nilainya berubah menjadi sekitar Rp 517 miliar.
Ronggur menyebut selisih Rp 4 miliar tersebut diduga dialihkan ke sejumlah kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
Ia mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi dalam forum Banggar terkait perubahan tersebut.
Ia juga menyampaikan telah meminta klarifikasi kepada Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin Simanjuntak.
Menurut Ronggur, Sekda menyebut pergeseran anggaran itu untuk mendukung program Wali Kota Binjai dan telah dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD saat rapat Banggar.
Namun, Ronggur menilai penjelasan tersebut tidak cukup karena tidak dibahas secara terbuka dalam forum resmi Banggar.
"Dokumen yang sudah diparipurnakan seharusnya tidak lagi diubah tanpa pembahasan resmi," ujarnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelo
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebuah obrolan santai di warung kopi tanpa agenda khusus ternyata melahirkan organisasi sosial yang kini aktif melestarikan a
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia menjadikan pelestarian lingkungan sebagai
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan memperkuat sinergi dalam memb
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution memastikan seluruh kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Sumut yan
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi meluncurkan Berkah APP, aplikasi digital yang dirancang untuk m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kerugian negara dalam p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, didug
HUKUM DAN KRIMINAL