PSI Siapkan Roadmap Safari Politik Bareng Jokowi Keliling Indonesia
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk melakukan safari politik keliling Indonesia ber
POLITIK
JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun untuk tahun 2026.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan pengajuan ini mendesak karena keterbatasan dana rupiah murni yang saat ini tersedia, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan operasional baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Baca Juga:"Dengan kondisi keterbatasan anggaran dari dana rupiah murni, Kementerian membutuhkan tambahan anggaran agar dapat sukses melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya, termasuk operasional penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, belanja pegawai, serta kegiatan kantor di pusat, daerah, dan Arab Saudi," ujar Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (10/2/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengajuan resmi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sejak awal tahun, melalui surat Nomor S-5/2026 tanggal 23 Januari 2026, untuk memastikan pelayanan jemaah tetap berjalan sesuai standar minimal dan hak-hak jemaah terjaga.Beberapa faktor yang mendorong kebutuhan tambahan anggaran antara lain:
1. Belum teralokasinya anggaran operasional di daerah dan Arab Saudi untuk percepatan tahapan penyelenggaraan haji.
2. Peningkatan biaya pegawai dan operasional akibat pembentukan struktur organisasi baru serta pengoperasian kantor vertikal di pusat, daerah, dan Arab Saudi.
3. Perluasan tugas kementerian, termasuk pembinaan, perizinan, pengawasan PIHK, PPIU, KPIHU, serta pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
4. Integrasi fungsi kesehatan haji, yang memerlukan pembiayaan tambahan untuk obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga kesehatan yang melayani jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa total kebutuhan anggaran Kementerian Haji dan Umrah tahun 2026 mencapai Rp 3.103.018.430.000. Penyiapan operasional penyelenggaraan haji pun dianggap tidak dapat ditunda.
"Dukungan terhadap realokasi dan penguatan anggaran menjadi sangat mendesak agar amanat UU Nomor 14 Tahun 2025 dapat dijalankan secara konsisten dan pelayanan jemaah tetap optimal," pungkas Dahnil.*
(d/dh)
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk melakukan safari politik keliling Indonesia ber
POLITIK
ACEH TIMUR Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meresmikan Gedung Utama Polres Aceh Timur dalam rangka kunjungan kerja (k
NASIONAL
MEDAN Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara mulai menyalurkan jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Tahun 2026 ke
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi rencana pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR yang
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah strategis dengan menerbitkan global bond atau surat utang berdenominasi do
EKONOMI
MEDAN Satresnarkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial HB (59), seorang eks anggota TNI yang diduga kembali terlibat da
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menyambut Hari Jadi Kota Medan yang jatuh pada 1 Juli 2026, komunitas olahraga Beyond Sport Profesional akan menggelar kompetisi p
OLAHRAGA
MEDAN Polrestabes Medan mengungkap kasus dugaan industri rumahan (home industry) vape liquid yang mengandung narkotika dan turut menyere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penangkapan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Israel dalam misi Global Sumud Flotilla memicu sorotan terhadap efektivitas B
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April
EKONOMI