Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana kembali menyurati Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meminta data terbaru aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi terlibat praktik judi online sepanjang tahun 2025.
Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis, mengatakan permintaan data tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi lanjutan atas temuan serupa pada tahun sebelumnya.
"Kita akan menyurati lagi PPATK untuk data tahun 2025 ini," ujar Sutan di Medan, Selasa, 10 Februari 2026.Baca Juga:
Menurut Sutan, data baru itu akan digunakan untuk menilai efektivitas langkah pembinaan yang telah dilakukan pemerintah daerah terhadap ASN yang tercatat dalam laporan PPATK tahun 2024.
Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah akan menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi yang lebih tegas.
"Nanti akan kita lihat bagaimana hasil monitoring dan evaluasi dari data tahun 2024 ke 2025," katanya.
Sebelumnya, PPATK mencatat sebanyak 1.073 individu yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terlibat transaksi yang berkaitan dengan judi online sepanjang 2024.
Data tersebut mencakup pegawai negeri sipil (PNS), pegawai harian lepas, serta tenaga honorer yang menerima gaji dari APBD Provinsi Sumatera Utara.
Atas temuan itu, Badan Kepegawaian Sumut menjatuhkan sanksi disiplin ringan berupa teguran.
Sutan menyebut kebijakan tersebut diambil dalam kerangka pembinaan aparatur.
"Untuk saat ini kita masih dalam rangka pembinaan, sehingga sanksi yang diberikan berupa hukuman disiplin ringan," ujarnya.
Pemprov Sumut menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan internal guna mencegah keterlibatan ASN dalam praktik judi online, yang dinilai bertentangan dengan etika dan disiplin aparatur negara.*
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK