Jaga Kualitas MBG dan Kendalikan Harga Pangan, TPID Sumut Perkuat Tata Kelola SPPG
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Ikatan Media Online (IMO) Indonesia menegaskan perlunya aparat penegak hukum mematuhi prosedur hukum dan etika jurnalistik sebelum menetapkan wartawan sebagai tersangka.
Hal ini disampaikan terkait status tersangka yang dijatuhkan Polda Kepulauan Bangka Belitung kepada Ryan Augusta Prakasa, wartawan lokal, karena menyebarkan konten berita melalui platform media sosial TikTok.
Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail, menilai tindakan polisi bertentangan dengan prinsip kebebasan pers dan mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Baca Juga:
"Penetapan tersangka tanpa melalui mekanisme etik dan kelembagaan pers adalah kekeliruan serius. Persoalan ini bukan sekadar soal individu, tetapi menyangkut perlindungan profesi jurnalistik dan kebebasan pers yang dijamin konstitusi," kata Yakub dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Yakub menegaskan, konten media sosial yang terhubung dengan media massa resmi tidak dapat dipisahkan dari entitas media siber.
Ia menekankan, media sosial merupakan saluran distribusi resmi yang dilindungi hukum jika dikelola oleh redaksi terverifikasi Dewan Pers.
Selain itu, Yakub mengingatkan bahwa Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Polri mewajibkan aparat hukum berkoordinasi dengan Dewan Pers sebelum memproses wartawan secara hukum.
Langkah ini untuk memastikan penyelesaian sengketa pers dilakukan melalui jalur etik, bukan pidana.
"Bagi pihak yang merasa dirugikan, ada mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, hingga pengaduan ke Dewan Pers. Jika prosedur ini dilewati, maka tindakan hukum terhadap wartawan jelas bertentangan dengan UU Pers," tambah Yakub.
IMO-Indonesia menyerukan agar semua pihak menghormati kebebasan pers dan menjaga integritas profesi jurnalistik, serta memastikan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai aturan yang berlaku.*
(dh)
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi proyek pekerjaan alat konstruksi periode 20182019 memasuki tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan desain ulang kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuka perde
NASIONAL
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan pada
NASIONAL
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memasok 4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaksan
EKONOMI
BATAM Kota Batam, Kepulauan Riau, resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS).
NASIONAL
DELISERDANG Kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini, puluhan siswa sekolah dasar
PERISTIWA
DELISERDANG Kasus dugaan penyimpangan pengadaan jilbab senilai Rp525 juta di Pemerintah Kabupaten Deliserdang pada tahun anggaran 2025 m
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memperbolehkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membeli mobil dinas
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra meminta Pemerintah Kota Medan segera mengambil langkah konkret menyikapi kondisi kualita
KESEHATAN