JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik tambang emas Martabe di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Presiden meminta agar pemerintah bersikap adil dan memberikan sanksi proporsional apabila ditemukan pelanggaran. Sebaliknya, hak investor harus dipulihkan jika tidak terbukti bersalah.
Baca Juga:Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek. Kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ujar Bahlil.
Menurut dia, arahan tersebut bertujuan menjaga kepastian hukum sekaligus iklim investasi di Sumatera Utara.
Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek penegakan aturan.
"Semua ini kita lakukan dalam rangka memastikan investasi dan kepastian hukum bisa terjadi, sekaligus menjaga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra," kata dia.
Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan penataan dan evaluasi terhadap operasional tambang emas Martabe.
Di saat bersamaan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq juga melakukan kajian lingkungan.
"Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai. Dan feeling saya sih insyaallah semuanya akan baik-baik saja," ujar Bahlil.
Ia menegaskan pemerintah akan bersikap fair. Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka tidak ada alasan untuk mencabut atau membatasi hak perusahaan.
TAPANULI SELATAN Insiden dugaan pelarangan dan pengusiran jurnalis saat meliput sengketa lahan antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT A
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kota
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sengketa lahan adat antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola Tambang Emas Martabe
NASIONAL
LAMPUNG Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Drs Sumarto M.Si, menekankan pentingnya kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan adaptif
NASIONAL
MEDAN Pertumbuhan kota tidak lepas dari peran dunia usaha dan tenaga kerja. Pemko Medan menegaskan bahwa setiap persoalan antara perusah
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Inspektur Kodam (Irdam) XXI/Radin Inten, Brigadir Jenderal TNI Enjang, S.I.P., M.Han., memimpin kegiatan Karya Bakti dan
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Di bawah terik matahari Kamis (12/2/2026), halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung bergema dengan orasi Gerakan Masyaraka
NASIONAL
YAHUKIMO, PAPUA Seorang sopir mobil tangki air bersih, Suwono (62), menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) sa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEULABOH, ACEH Gempa bumi bermagnitudo 4,7 mengguncang wilayah Meulaboh, Aceh Barat, Kamis malam (12/2/2026) pukul 20.14 WIB. Berdasarka
NASIONAL
BADUNG Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menggelar Diseminasi Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2026 di SwissBelhotel Rai
PEMERINTAHAN
