Pemko Binjai Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025, Target Raih Opini Terbaik
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
MEDAN – Sebagai seorang jaksa aktif di Kejagung yang dikaryakan di Grop PTPN-II (kini PTPN-1 Regional-1) dan sukses membangun kerjasama dengan PT Ciputra Land, Pulung Rinandoro ternyata mendapat "hadiah" fasilitas pembelian rumah di Citra Land Tanjung Morawa, Deliserdang, Sumut.
Hal tersebut ditegaskan sumber terpercaya bitvonline.com melalui pesan WhatsAppss, Rabu, 11 Februari 2026 lalu.
"Dan satu lagi, Bang. Dia (Pulung Rinandoro) dapat fasilitas pembelian rumah di Citra Land Tanjung Morawa," tegas sumber bitvonline.com meyakinkan.Baca Juga:
Artinya, Pulung dan petinggi PTPN lain, dapat membeli rumah di kawasan itu dengan diskon-diskon khusus. Misalnya, diskon sebagai petinggi PTPN itu lebih dari diskon yang diberikan kepada orang lain.
Kemudian, letak dan posisi tanah yang memungkinkan para petinggi PTPN itu mempunyai previlege atas kavlingan tertentu, biaya renovasi dan arsitek dibebankan kepada DMKR (bukan kepada para petinggi PTPN-2 itu).
Selanjutnya memungkinkan para petinggi PTPN-2 memiliki rumah yang spesifikasi teknis berbeda dengan konsumen lainnya, baik luasan tanah, luasan rumah dan tata letaknya. Biaya renovasi yang tidak ditanggung oleh konsumen tapi oleh pengembang.
Ketika ditanya posisi dan alamat rumahnya, sumber itu menjelaskan secara detail, yakni di Cluster West Lake Blok A depan danau. "Agak sulit masuk ke cluster-nya karena dijaga masuk cluster west lake," jelas sumber itu.
Tidak hanya rumah Pulung Rinandoro. Menurut sumber, di kawasan itu juga ada rumah petinggi-petinggi PTPN-2 lainnya.
"Di situ ada rumah A. Ghani (mantan Dirut Holding PTPN-3 yang saat ini menjabat sebagai Director Plantation and Agriculture PT Daya Anagata Nusantara (Danantara), dll," jelas sumber.
Lindungi Bos Besar
Sumber juga menjelaskan upaya Pulung Rinandoro untuk melindungi kepentingan "bos besarnya", yakni Abdul Ghani dalam perkara penjualan 8.000-an tanah HGU PTPN ke PT Ciputra Grop yang saat ini sidangnya bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Ini dilakukannya karena Abdul Ghani-lah yang "menyelamatkannya" setelah berhenti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya, Abdul Ghani hanya menjadikan Pulung sebagai konsultan hukum di PTPN-2. Dan karirnya melejit hingga menjadi Senior Executive Vice President (SEVP) Manajemen Aset.
Karena itu, menurut sumber, Pulung berusaha "melokalisir" perkara penjualan 8.000-an hektar tanah PTPN-2 ke PT Ciputra itu tidak menyeret Abdul Ghani. "Pulung sepertinya mengorbankan Imam Subakti dan Iwan Peranginangin," jelasnya.
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengeluarkan ultimatum kepada camat dan petugas kewilayahan terkait potensi penyalahgunaan Program Kel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rapat Komisi III DPR bersama Kejaksaan Negeri Karo menyoroti penanganan perkara Nomor 171/Pid.SusTPK/2025/PN Mdn atas nama Amsa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aksi heroik nelayan asal Indonesia, Sugianto, yang menyelamatkan sejumlah lansia saat kebakaran hutan di Korea Selatan mendapat
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex, s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan menyatakan tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon akan segera dipulangkan ke Indon
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menerima aduan dari warga korban pelecehan seksual yang kasusnya mandek selama setah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti langkah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang menyur
HUKUM DAN KRIMINAL