Pemko Binjai Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025, Target Raih Opini Terbaik
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
Lokalisir Perkara
Lebih jauh sumber bitvonline.com itu menguraikan, dulu perkara yang melibatkan BPN, PTPN dan PT NDP mau "dilokalisir" oleh mafia kasus (markus)-nya Ciputra Grop.
"Tapi, Pulung dan Ganda Wiatmaja nggk punya "peluru bermain" di kejaksaan. Sehingga orang-orang PTPN bergantung betul kepada "markus"-nya Ciputra," jelas sumber.
Harapannya tentu agar perkara penjualan 8.000-an hektar tanah HGU ke Ciputra itu, dapat "dilokalisir" hanya di BPN saja, setelah penetapan Kakanwil BPN Sumut Askani dan Kepala Kantor BPN Deliserdang Abdul Rahim Lubis.
Tapi ternyata, yang dimaksudkan dengan "lokalisir perkara" itu adalah untuk menyelamatkan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) dan PT Ciputra.
Maka, jadilah orang-orang ini PT NDP dan PTPN yang hanya jadi tersangka/terdakwa. "Sehingga "salah tingkahlah" orang si Pulung dan Ganda. Nggk tau lagi harus bagaimana meng-handle perkara ini. Karenanya, dibuatlah contingency planning agar pemegang saham (Abdul Ghani) tidak ikut sebagai tersangka dalam kasus ini," jelas sumber.
Menurut sumber, itulah asal muasal uang Rp 263 miliar yang disetor sebagai "kerugian negara". "Jadi, pada prinsipnya "lokalisir perkara" yang dimaksud adalah melokalisir agar PT DMKR dan PT Ciputra tidak diikutkan sebagai para pihak dalam perkara ini," jelas sumber.
Sayangnya, hingga saat ini, Pulung Rinandoro belum menjawab konfirmasi bitvonline.com yang disampaikan melalui pesan WhatsApss.*
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengeluarkan ultimatum kepada camat dan petugas kewilayahan terkait potensi penyalahgunaan Program Kel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rapat Komisi III DPR bersama Kejaksaan Negeri Karo menyoroti penanganan perkara Nomor 171/Pid.SusTPK/2025/PN Mdn atas nama Amsa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aksi heroik nelayan asal Indonesia, Sugianto, yang menyelamatkan sejumlah lansia saat kebakaran hutan di Korea Selatan mendapat
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex, s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan menyatakan tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon akan segera dipulangkan ke Indon
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menerima aduan dari warga korban pelecehan seksual yang kasusnya mandek selama setah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti langkah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang menyur
HUKUM DAN KRIMINAL