Cabjari Labuhan Deli Bantah Penetapan Tersangka Dana BOS MAS Farhan 'Salah Sasaran'
DELI SERDANG Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli membantah pemberitaan media daring yang menyebut penetapan d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji membantah pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 merupakan inisiatif DPR.
Menurut Sarmuji, proses revisi UU KPK dilakukan oleh kedua belah pihak, pemerintah dan DPR.
"Proses penyusunan undang-undang itu kan kedua belah pihak, DPR dan pemerintah," ujar Sarmuji kepada wartawan, Senin (16/2/2026).Baca Juga:
Ia menambahkan, wacana pengembalian UU KPK ke versi lama tetap bisa dibicarakan.
"Bisa didiskusikan," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku setuju UU KPK kembali direvisi dan menegaskan revisi pada 2019 silam merupakan inisiatif DPR, bukan dirinya.
Mantan Presiden itu menambahkan, ia tidak menandatangani revisi tersebut.
"Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi tapi saya enggak tandatangan," kata Jokowi.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyoroti pernyataan Jokowi yang mendukung pengembalian UU KPK ke versi lama.
Menurutnya, Jokowi seharusnya mengambil langkah lebih tegas saat menjabat Presiden 2019–2024 jika tidak setuju dengan revisi UU KPK.
"UU KPK lama diubah saat Jokowi jadi presiden dan dia kirim utusan ke DPR untuk bahas dan sahkan perubahan UU KPK. Dia juga setuju atau membiarkan Tes Wawasan Kebangsaan yang membuang penyidik handal KPK," ujar Boyamin.
Boyamin menegaskan, jika pemerintah saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto ingin mengembalikan UU KPK ke versi lama, langkah yang tepat adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
DELI SERDANG Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli membantah pemberitaan media daring yang menyebut penetapan d
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke18 dengan menyal
POLITIK
PALAS Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Lawas, Soemarlin Halomoan Ritonga, resmi dicopot dari jabatannya beberapa hari lalu. Penco
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Warga di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kembali menghadapi ancaman banjir sa
PEMERINTAHAN
BINJAI Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kota Binjai periode 20262027 resm
POLITIK
TEPI BARAT Pemerintah Israel barubaru ini menyetujui proses pendaftaran lahan di Tepi Barat sebagai properti negara. Kementerian Luar
INTERNASIONAL
ACEH UTARA Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, mengungkap fakta mengejutkan terkait dampak banjir besar yan
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut adanya temuan uang tunai Rp920 miliar saat penggeledahan rumah pejabat
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menyerahkan ratusan paket daging meugang kepada masyarakat dan awak media, Senin (16/2/2026), sebagai bagian dari
PEMERINTAHAN
JAKARTA Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, PDI Perjuangan (PDIP) memiliki alasan strategis yang sangat kuat untuk kembali
POLITIK