Minggu Pertama Puasa, 245 KK Korban Bencana Tapsel Bisa Tinggal di Huntara Nyaman
TAPSEL Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membangun hunian sementara (huntara) bagi 245 kepala keluarga (KK) korban bencana di Kabup
NASIONAL
JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji membantah pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 merupakan inisiatif DPR.
Menurut Sarmuji, proses revisi UU KPK dilakukan oleh kedua belah pihak, pemerintah dan DPR.
"Proses penyusunan undang-undang itu kan kedua belah pihak, DPR dan pemerintah," ujar Sarmuji kepada wartawan, Senin (16/2/2026).Baca Juga:
Ia menambahkan, wacana pengembalian UU KPK ke versi lama tetap bisa dibicarakan.
"Bisa didiskusikan," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku setuju UU KPK kembali direvisi dan menegaskan revisi pada 2019 silam merupakan inisiatif DPR, bukan dirinya.
Mantan Presiden itu menambahkan, ia tidak menandatangani revisi tersebut.
"Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi tapi saya enggak tandatangan," kata Jokowi.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyoroti pernyataan Jokowi yang mendukung pengembalian UU KPK ke versi lama.
Menurutnya, Jokowi seharusnya mengambil langkah lebih tegas saat menjabat Presiden 2019–2024 jika tidak setuju dengan revisi UU KPK.
"UU KPK lama diubah saat Jokowi jadi presiden dan dia kirim utusan ke DPR untuk bahas dan sahkan perubahan UU KPK. Dia juga setuju atau membiarkan Tes Wawasan Kebangsaan yang membuang penyidik handal KPK," ujar Boyamin.
Boyamin menegaskan, jika pemerintah saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto ingin mengembalikan UU KPK ke versi lama, langkah yang tepat adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Jangan lagi bola panasnya dilempar ke DPR," tambahnya.
Kasus ini kembali memunculkan perdebatan tentang peran pemerintah dan DPR dalam revisi UU KPK, sekaligus menyentuh isu independensi lembaga antirasuah di Indonesia.*
(lp/ad)
TAPSEL Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membangun hunian sementara (huntara) bagi 245 kepala keluarga (KK) korban bencana di Kabup
NASIONAL
PADANG Delapan remaja dilaporkan terjebak air bah di Pemandian Lubuk Tongga, Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tanga
PERISTIWA
PADANG Malam ini, jemaah Tarekat Naqsyabandiyah di Kota Padang melaksanakan salat tarawih pertama di awal Ramadan 1447 Hijriah. Salah sa
AGAMA
JAKARTA Tersangka pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks, Tifauzia Tyassuma, atau akrab disapa Dokter Tifa, mengungkapkan bahwa penel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang bulan suci Ramadan 1447 H, Dokter Tifa membeberkan hasil penelitiannya terkait ijazah Joko Widodo. Ia mengungkap setid
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin (16/2/2026), menyebabkan beberapa titik kembali terendam banjir. Sal
PERISTIWA
TAPANULI TENGAH Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, melaporkan banjir melanda seluruh kecamatan di wilayahnya akibat hujan merata
PERISTIWA
PEKALONGAN Amat Muzakhim (56), suami anggota DPRD Jawa Tengah Nur Fatwah, menjadi sasaran penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) pada S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menjelang bulan suci Ramadhan 1447 H, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri kegiatan punggahan yang digelar di Jalan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong percepatan penyelesaian revitalisasi Stadion Teladan agar fasilitas olahraga te
OLAHRAGA