Satgas PRR Minta Anggaran Pemulihan Pascabencana Segera Direalisasikan, Fokus Bantu Penyintas
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh kementerian dan lemba
NASIONAL
JAKARTA – Advokat senior Eggi Sudjana meluapkan kekesalannya setelah dilecehkan dan dilabeli "dibeli jadi pengkhianat" serta disebut "tuyul" oleh Ahmad Khozinudin dan Roy Suryo.
Eggi menilai tuduhan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan fitnah yang merendahkan kehormatannya sebagai pengacara.
Dalam podcast Forum Keadilan TV, Eggi menegaskan istilah "dibeli Jokowi" adalah tuduhan serius tanpa bukti.Baca Juga:
"Dia pakai istilah membeli. Saya boleh dong tanya, dibeli berapa? Mana transaksinya? Kalau tidak sesuai fakta, itu namanya fitnah. Sakit hati saya," ujarnya tegas.
Tak hanya itu, sebutan "tuyul" dari Roy Suryo juga membuatnya geram.
Menurut Eggi, istilah itu bukan satire, melainkan penghinaan langsung di tengah kasus hukum yang sedang ia jalani.
"Satire itu seperti puisi Butet, enggak ada kasus. Ini saya lagi ada kasus sama dia. Kenapa saya dibilang tuyul?" katanya.
Karena itu, Eggi memutuskan menempuh jalur hukum dengan melaporkan keduanya ke polisi atas tuduhan fitnah dan penghinaan.
Meski memiliki kemampuan untuk membalas secara kekerasan, Eggi memilih jalur hukum sebagai bentuk edukasi publik.
"Kalau saya pakai teori kerusuhan, ini kesempatan saya bikin rusuh. Saya bisa datangin, saya bisa gebukin. Saya punya banyak pasukan. Tapi itu tidak benar. Maka saya tempuh jalur hukum," jelasnya.
Kasus ini menandai retaknya hubungan Eggi dengan sejumlah tokoh yang sebelumnya berada dalam barisan perjuangan yang sama.
Ia menuding ada ambisi pribadi di balik serangan tersebut, termasuk keinginan menggeser posisinya di Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
"Saya pernah dengar dari orang, dia (Khozinudin) pernah mengatakan, 'Ya Bang Eggi jangan jadi pemimpin terus dong. Sekali-sekali harus gue jadi imam, dia jadi makmum.' Berarti dia ingin tampil," ungkap Eggi.
Selain itu, Eggi juga mengungkapkan momen pertemuannya dengan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo pada 8 Januari lalu.
Pertemuan itu berujung pada penerbitan SP3 bagi dirinya dan Damai Hari Lubis, yang sebelumnya menjadi tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
"Di situlah saya lebih terharu lagi. Pernyataan Jokowi, terus saya harus bagaimana? Itu kan kesantunan yang dahsyat menurut saya," kata Eggi.
Eggi dan Damai Lubis sebelumnya telah melaporkan Ahmad Khozinudin ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik pada 25 Januari 2026.
Eggi menekankan bahwa sebagai advokat, ia memiliki imunitas hukum sesuai UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 16, sehingga tidak bisa dipidana atau digugat perdata terkait profesinya.
Ia juga menegaskan kepulangannya dari Solo dengan status bebas adalah murni hasil perjuangan hukum, bukan karena lobi politik.
"Semua tuduhan terhadap saya sudah keterlaluan, tapi saya tetap membuka pintu maaf jika pihak yang menuduh bersedia minta maaf," pungkasnya.*
(tm/ad)
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh kementerian dan lemba
NASIONAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati. Organisasi tersebut menilai kor
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka kembali akses platform forum daring Reddit di Indonesia setelah lebih
SAINS DAN TEKNOLOGI
SOLO Timnas U17 Indonesia harus puas berbagi poin dengan Malaysia setelah bermain imbang 11 dalam laga uji coba bertajuk Garuda Champio
OLAHRAGA
MEDAN Warga kawasan Medan Utara menyampaikan sejumlah keluhan kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam program Sapa Warga y
PEMERINTAHAN
SERDANG BEDAGAI Seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Ular, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera
PERISTIWA
JAKARTA Pengguna Android ternyata dapat mengetahui sisa masa dukungan perangkat dengan cara yang cukup mudah. Informasi ini penting untu
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan program keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PB
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
NASIONAL
KISARAN Kelangkaan semen dan besi mulai dirasakan di wilayah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Kondisi tersebut me
EKONOMI