"Tough Guy", Sinyal Indonesia Penentu di BoP?
OlehMichael F. UmbasTIDAK semua pertemuan tingkat tinggi dunia melahirkan sejarah. Banyak di antaranya yang berlalu sekadar menjadi ajang f
OPINI
JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita tiga kantor dan satu ruko milik PT Dana Syariah Indonesia (DSI).
Penyitaan ini terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan gagal bayar yang dilakukan perusahaan, yang merugikan korban hingga Rp 2,4 triliun selama periode 2018–2025.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan penyitaan dilakukan pada Rabu (18/2) dan Kamis (19/2) lalu, diikuti pengawasan dari manajemen gedung dan kuasa hukum tersangka, Taufiq Aljufri.Baca Juga:
"Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel," kata Ade Safri, Jumat (20/2).
Aset yang disita meliputi dua unit kantor PT DSI (Unit A dan J) di District 8, Prosperity Tower Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman, satu unit kantor PT DSI (Unit B) di lokasi yang sama, serta satu ruko milik perusahaan terafiliasi DSI.
Tindakan ini bertujuan menelusuri dan mengamankan aset untuk pembuktian serta pemulihan kerugian korban.
Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni:
- Direktur Utama PT DSI, Taufiq Aljufri
- Mantan Direktur PT DSI, Mery Yuniarni
- Komisaris PT DSI, Arie Rizal Lesmana
Modus dugaan penipuan dilakukan PT DSI dengan membuat proyek fiktif, menggunakan data penerima investasi (borrower) yang sudah ada, seolah-olah memiliki proyek baru. Setidaknya 15 ribu investor menjadi korban dari aksi ini.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 488, 486, 492 KUHP, Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHP.*
(d/dh)
OlehMichael F. UmbasTIDAK semua pertemuan tingkat tinggi dunia melahirkan sejarah. Banyak di antaranya yang berlalu sekadar menjadi ajang f
OPINI
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyepakati perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai b
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama pada Jumat, 20 Februari 2026. Salah satu yang dilanti
NASIONAL
BINJAI, SUMUT Kasus dugaan korupsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai terus berkembang. Setelah mantan ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Konsumen rumah mewah kawasan Kota Deli Megapolitan (KDM), saat ini kecewa. Ini akibat status tanah rumah yang dibeli dengan harga
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUWANGI Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di Pantai Plengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupat
NASIONAL
JAKARTA Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan, meluncurkan Kartu Stop Work Authority (SWA)
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,95 miliar untuk pembangunan lift di kantor Dinas Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru penyimpanan uang suap oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, beserta jajaran mengikuti secara daring kegiatan Peresmian Pos Bant
PEMERINTAHAN