Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
MEDAN — Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Harli Siregar, dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan intervensi penetapan guru besar di Universitas Sumatera Utara (USU).
Laporan ini diajukan oleh pihak yang mengaku sebagai mahasiswa Sumatera Utara.
Kejadian ini mencuat setelah Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), menyampaikan pidato saat pelantikan Muryanto Amin sebagai Rektor USU, Rabu (28/1/2026).Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Fauzan menyinggung adanya komunikasi dari Harli yang menyebut seorang dosen mengajukan diri menjadi guru besar namun belum dikukuhkan.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Medan, Ilham Budiman Panggabean, menekankan pentingnya objektivitas.
"Yang dilaporkan bukan saat Harli menjabat Kajati Sumut, melainkan ketika masih menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung," ujar Ilham, Jumat (20/2/2026).
Ilham menambahkan, komunikasi antarpejabat dalam sistem ketatanegaraan tidak otomatis berarti penyalahgunaan wewenang.
"Harus dibedakan secara tegas antara intervensi dan penyaluran aspirasi. Jika setiap komunikasi dianggap intervensi, maka fungsi pelayanan pengaduan masyarakat akan lumpuh," kata Ilham.
Ia menjelaskan, Harli menjalankan tupoksinya sebagai Kapuspenkum dengan menerima dan meneruskan aduan masyarakat ke instansi terkait.
Penyampaian informasi tersebut merupakan bentuk respons administratif, bukan campur tangan dalam penilaian akademik.
Ilham meminta Kejagung segera mengklarifikasi kasus ini untuk mencegah spekulasi yang dapat merusak reputasi kejaksaan dan nama baik Harli.
"Dukungan kami bukan menutup ruang evaluasi. Justru, kami berharap masalah ini menjadi terang-benderang," ujarnya.*
(ad)
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL