Krisis Pangan Global Mengintai, Mentan Amran Sebut Konglomerat Dunia Diam-diam Serbu Sektor Pertanian
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sejumlah konglomerat dunia diamdiam mulai berinvestasi di sektor pertanian
EKONOMI
BATU BARA – Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara, Jalan Kayu Ara, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, pada Rabu, 18 Februari 2026.
Aksi ini dilakukan untuk memprotes dugaan penyimpangan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batu Bara.
Massa tiba sekitar pukul 10.45 WIB sambil membawa spanduk dan kain putih bertuliskan, "Usut, Periksa dan Panggil Pejabat Dinas Koperasi UKM Hakim. S".
Baca Juga:
Ia menyebutkan anggaran kegiatan Bimtek, pelatihan, hingga honor narasumber pada tahun anggaran 2025 diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami menduga anggaran Bimtek, pengadaan pelatihan hingga honor narasumber yang menelan biaya hampir Rp5 miliar pada tahun 2025 tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan Tertinggi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 39 Tahun 2024," tegas Abdillah dalam orasinya.
Abdillah juga menuding adanya dugaan manipulasi dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek, mulai dari jumlah peserta, jadwal pelaksanaan, hingga jam kerja narasumber.
Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut diduga melanggar ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 16 Tahun 2018.
"Kami menduga adanya manipulasi jumlah peserta, jadwal, hingga jam kerja narasumber yang berpotensi menguntungkan oknum tertentu dan memperkaya diri sendiri," tambahnya.
APDESU menuntut Kejaksaan Negeri Batu Bara segera memanggil dan memeriksa pejabat terkait, serta menelusuri seluruh dokumen kegiatan Bimtek dan honor narasumber yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan dan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kasubsi Intelijen Kejari Batu Bara, Daniel, S.H., mengapresiasi aspirasi yang disampaikan massa aksi.
Ia menegaskan pihaknya akan mempelajari dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
"Apabila ada bukti konkret, mohon dapat disampaikan kepada kami. Kami mengapresiasi kepedulian rekan-rekan semua dan akan mempelajari serta menindaklanjutinya," ujarnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Massa APDESU membubarkan diri secara damai setelah menyampaikan aspirasi.
Kasus dugaan penyimpangan anggaran Bimtek ini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara transparan demi menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.*
(ad)
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sejumlah konglomerat dunia diamdiam mulai berinvestasi di sektor pertanian
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus memperkuat tata kelola aset daera
PEMERINTAHAN
ACEH TENGAH Sejumlah desa di lima kecamatan di Aceh Tengah kembali dilanda banjir luapan akibat hujan deras yang mengguyur kawasan terse
PERISTIWA
GAZA Serangan udara kembali dilancarkan Israel Defense Forces (IDF) ke wilayah Jalur Gaza pada Senin, 6 April 2026, di tengah berlangsun
INTERNASIONAL
JAKARTA Istana Kepresidenan merespons santai video viral pengamat politik Saiful Mujani yang menyinggung soal menjatuhkan Presiden Pra
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Saiful Mujani angkat bicara terkait potongan video viral yang menampilkan dirinya berbicara soal menjatuhkan
POLITIK
JAKARTA Isu perombakan Kabinet Merah Putih mencuat di tengah dinamika politik dan tekanan geopolitik global. Pihak Istana Kepresidenan m
NASIONAL
JAKARTA Mantan staf khusus Presiden ke7 RI, Andi Taufan Garuda Putra, menyatakan tidak mengetahui pokok perkara dalam kasus dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinamika internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Medan kembali mencuat. Kader akar rumput PDIP Medan Amplas,
POLITIK
JAKARTA Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
HUKUM DAN KRIMINAL