Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memastikan tidak terdapat konflik kepentingan terkait pembelian tanah di Jalan Catur, Kelurahan Banjar, milik Ketua DPRD setempat.
Tanah seluas strategis ini dibeli senilai Rp 3,1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan kantor Lurah Banjar yang baru dan lebih representatif.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemko Pematangsiantar, Alwi Andrian Lumbangaol, menegaskan bahwa seluruh proses pembelian telah mengikuti prosedur yang berlaku.Baca Juga:
"Kebetulan saja tanah tersebut milik Ketua DPRD, namun mulai dari dokumen perencanaan, penilaian, hingga transaksi dilakukan secara prosedural," ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Menurut Alwi, pembelian tanah ini merupakan respons Pemko terhadap permohonan beberapa kelurahan terkait kebutuhan kantor kelurahan yang memadai, guna mendukung optimalisasi pelayanan publik, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Kelurahan Banjar.
"Setelah melakukan survei beberapa lokasi, tanah di Jalan Catur dianggap strategis karena luas dan letaknya di pinggir jalan. Sesuai Pasal 126 ayat 5 PP 19 Tahun 2021, pengadaan tanah dilakukan langsung oleh instansi kepada pemilik yang berhak, dan surat penawaran hanya untuk memastikan kesediaan pemilik," jelasnya.
Lebih lanjut, Alwi menegaskan bahwa nilai ganti rugi ditentukan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersertifikasi Kementerian Keuangan.
"NJOP tanah ini Rp 2.352.000 per meter persegi, sedangkan hasil appraisal KJPP menetapkan Rp 2.360.000 per meter persegi, belum termasuk nilai bangunan," kata alumnus STPDN tersebut.
Pemko berharap pembangunan kantor Lurah Banjar yang baru dapat memperlancar layanan masyarakat dan mendukung program-program sosial di tingkat kelurahan.
Dengan fasilitas yang lebih representatif, diharapkan pelayanan administrasi dan kegiatan kemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal.*
(ad)
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL