JAKARTA – Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit pesan Presiden Prabowo Subianto soal penegakan hukum dalam pembelaan pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/2).
Dalam pleidoi yang dibacakan dini hari, Kerry menilai tuntutan jaksa sebesar 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp 13,4 triliun sangat memberatkan.
Ia menekankan bahwa angka kerugian tersebut tidak didukung analisis independen yang menunjukkan hubungan sebab-akibat dari perbuatannya.Baca Juga:
"Yang mulia majelis hakim, tuntutan 18 tahun penjara dengan dalih kerugian negara Rp 13,4 triliun sangat berat, baik dari sisi lamanya pidana maupun besarnya angka yang dilekatkan kepada saya," ujar Kerry.
Kerry juga menyebut metode perhitungan kerugian yang dipakai jaksa telah dipersoalkan para ahli selama persidangan.
Untuk memperkuat pembelaannya, ia mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto saat Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara.
"Beliau menegaskan hukum tidak boleh dijadikan alat untuk mengerjai pihak tertentu dan harus digunakan semata-mata untuk menegakkan keadilan," kata Kerry.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Kerry Riza dengan pidana penjara 18 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari penjara, serta uang pengganti Rp 13,4 triliun.
Jumlah ini terdiri dari Rp 2,9 triliun kerugian keuangan negara dan Rp 10,5 triliun kerugian perekonomian negara.
Jaksa menilai Kerry terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023.
Dalam dakwaan disebutkan bahwa mekanisme pengadaan tidak sesuai prinsip dan etika, termasuk memberi persetujuan kepada Trafigura Pte. Ltd. yang sedang dikenai sanksi untuk tetap ikut pengadaan.
Akibat praktik ini, negara mengalami kerugian sebesar USD 6,997,110.65 dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang.
JAKARTA Aliansi Perkawinan Antar Bangsa (APAB) menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subianto soal pemberian kewarganegaraan ganda secara
NASIONAL
KEBUMEN Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kepintaran sebagai alasan untuk bersikap sombo
NASIONAL
MEDAN Polrestabes Medan menangkap seorang residivis berinisial M Arif Matondang (30) yang diduga menjadi spesialis pencurian kendaraan ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait data desil kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi seben
NASIONAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi ribuan titik panas atau hotspot masih tersebar di sejumlah wilayah Indones
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengingatkan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, perihal aturan Kitab Unda
NASIONAL
JOMBANG Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendid
NASIONAL
JAKARTA Pihak Reza Gladys menyiapkan langkah hukum lanjutan setelah pihak Nikita Mirzani mengklaim menang dalam perkara banding Perbuatan
ENTERTAINMENT
MEDAN Sekitar 250 alumni eks Departemen Penerangan (Deppen) Sumatera Utara (Sumut) berkumpul dalam Temu Kangen Anantakupa Sumut. Pertemuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku Why Nations Fail, James A. Robinson, menilai kemajuan suatu negara tidak boleh be
NASIONAL
