Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) terkait mitigasi dan pencegahan korupsi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat pejabat Bea Cukai.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih pada Jumat, 20 Februari 2026. "Ini tentunya positif untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya, dikutip Sabtu (21/2/2026).Baca Juga:
Kegiatan koordinasi ini bertujuan memetakan area rawan korupsi dan merumuskan langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.
"Selain itu, para pihak membahas langkah-langkah mitigasi dan pencegahan ke depannya agar persoalan korupsi ini tidak kembali terulang," kata Budi.
Kasus dugaan suap impor barang di Ditjen Bea dan Cukai yang menjadi latar belakang koordinasi ini sebelumnya menjerat enam tersangka, termasuk Rizal, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024–Januari 2026.
Penetapan tersangka merupakan kelanjutan dari OTT yang dilakukan KPK pada Rabu, 4 Februari 2026, yang awalnya menangkap 17 orang di Jakarta dan Lampung.
Koordinasi antara KPK, Kemenkeu, dan Bea Cukai ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi, dan mencegah praktik korupsi di lingkungan institusi kepabeanan.*
(oz/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL