Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, memimpin rapat persiapan peresmian Posbankum Desa/Kelurahan, secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali, Senin (23/2). (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
DENPASAR – Dalam rangka memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali mengikuti rapat persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, yang akan diresmikan secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kegiatan berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Dharmawangsa KanwilKemenkumBali, Senin (23/2), dipimpin Kepala KanwilKemenkumBali, Eem Nurmanah, didampingi jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
Rapat dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, Staf Khusus Menteri Hukum Yadi Hendriana, serta Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Constantinus Kristomo.
Agenda utama membahas persiapan teknis peresmian Posbankum, mekanisme pelatihan, serta sistem pelaporan layanan yang akan terintegrasi secara nasional dan dapat dipantau langsung oleh Presiden.
Dalam arahannya, Yadi Hendriana menekankan percepatan pembentukan Posbankum hingga mencapai 100% di seluruh provinsi sebelum April 2026.
Sementara Min Usihen menekankan bahwa Posbankum bukan sekadar administrasi, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat.
"Langkah ini menjadi bagian dari dukungan kami terhadap program Asta Cita Presiden sekaligus memperkuat layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.
Dengan kesiapan ini, Posbankum nasional diharapkan mampu menjadi jembatan efektif bagi masyarakat untuk mengakses bantuan hukum, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan di seluruh Indonesia.*
(ad)
Editor
: Adelia Syafitri
Kanwil Kemenkum Bali Siap Sambut Peresmian Pos Bantuan Hukum Nasional, Dukung Program Asta Cita Presiden