Raih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI 2025, Ini Strategi Pemprov Sumut
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian p
PEMERINTAHAN
TABANAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Tabanan, Senin (23/2/2026), di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
Kegiatan ini bertujuan memastikan optimalisasi pelaksanaan dan pelaporan layanan bantuan hukum di tingkat desa, pasca peresmian 717 Posbankum Desa se-Provinsi Bali.
Tim Kanwil Kemenkum Bali diterima oleh Plt. PMD Setda Kabupaten Tabanan, Putu Yuda Suara, didampingi perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan, I Nyoman Santiyasa Ariartha.Baca Juga:
Kegiatan juga dihadiri camat, Kepala Seksi Pemerintahan Desa, serta Ketua Forum Desa setempat.
Acara dibuka oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Ida Ayu Putu Herawati.
Ia menekankan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan Posbankum Desa berjalan optimal, baik dari sisi layanan maupun administrasi pelaporan.
Sementara itu, Penyuluh Hukum Madya, I Gede Adi Saputra, menyosialisasikan mekanisme pelaporan Posbankum melalui aplikasi Laporan Layanan Posbankum.
Ia mengingatkan pentingnya setiap desa aktif mengunggah laporan layanan hukum sebagai bagian dari akuntabilitas dan basis data nasional.
Dalam sesi diskusi, peserta mengusulkan penunjukan admin di tiap kecamatan untuk mempermudah pemantauan pelaporan, penyeragaman format laporan, serta sosialisasi teknis penginputan aplikasi bagi seluruh desa di Bali.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kanwil Kemenkum Bali akan menyusun format laporan seragam dan mengagendakan pelatihan penginputan laporan secara daring maupun luring.
"Kami berharap pendampingan ini membuat Posbankum di Kabupaten Tabanan berjalan lebih tertib, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat untuk memperoleh layanan hukum yang mudah dan berkualitas," kata Ida Ayu Putu Herawati.
Langkah ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat kehadiran negara di tingkat desa melalui akses layanan hukum yang terjangkau dan merata.*
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian p
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat pengawasan harga dan mengintensifkan operasi pasar menjelang Idulf
EKONOMI
PALUTA Polsek Padang Bolak melalui Polsubsektor Simangambat menggelar kegiatan himbauan kepada para penampung atau toke brondolan buah k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, memberikan pembelaannya terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) kini kembali mendatangi Mako Polres Batu Bara untuk menyampaikan Pemberitahuan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor 8 Darul Amien Aceh menggelar pelepasan dan pemberangkatan santri Kelas 5 Kulliyatul Mu&039a
NASIONAL
JAKARTA Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah pusat menetapkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai priori
PEMERINTAHAN
MEDAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menggelar pembukaan Pesantren Ramadhan 1447 Hijriah di Aula Lapas, Senin, 23 Februari 2026. K
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Kota Denpasar menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah dengan agenda buka puasa bersama masyarakat Muslim di Masjid Al
PEMERINTAHAN
BINJAI Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menghadiri kegiatan buka puasa bersama yang digelar Polres Binjai di halaman Mapolres Binjai, Jala
NASIONAL