OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Mantan Kepala SMKN 1 Pancur Batu, Tukimin, divonis 17 bulan penjara atas kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) senilai Rp576,3 juta.
Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (24/2/2026).
Hakim juga menjatuhkan denda Rp50 juta, yang dapat diganti 50 hari kurungan jika tidak dibayar. Tukimin wajib membayar sisa uang pengganti negara sebesar Rp413,3 juta. Jika tidak dilunasi dalam sebulan, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang; apabila masih kurang, diganti enam bulan penjara.Baca Juga:
Hakim menyatakan perbuatan Tukimin memberatkan karena menghambat proses belajar-mengajar di sekolah dan mencederai dunia pendidikan di Medan.
Namun, hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, telah membayar sebagian kerugian, dan sebagian dana BOS digunakan untuk pembangunan sekolah.
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut dua tahun penjara, denda Rp100 juta, serta sisa uang pengganti subsider 1,5 tahun penjara.
Selain Tukimin, mantan bendahara sekolah, Andrison F. Nainggolan, juga divonis. Andrison dijatuhi hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta, dan membayar uang pengganti Rp71 juta yang telah lunas.
Kasus ini menjerat keduanya dengan dakwaan Pasal 603 dan 604 KUHP, Pasal 20 huruf c dan d Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
Tindakan hukum ini menegaskan komitmen penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi dana pendidikan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program BOS.*
(tm/dh)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL