Dino Patti Djalal Ungkap SBY Tak Pernah Tergoda Perpanjang Kekuasaan Selama Dua Periode Jabatannya
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengungka
POLITIK
JAKARTA – Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penolakan pengiriman TNI dalam skema Board of Peace (BoP) apabila tidak didasarkan pada mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Surat ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh militer senior, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Dalam surat tersebut, FPP TNI menguraikan lima alasan utama penolakan:Baca Juga:
1. Pelibatan TNI harus berbasis mandat PBB – Menurut FPP, sejarah TNI di luar negeri menunjukkan pasukan Indonesia selalu bertindak netral, membawa nama bangsa cinta damai, dan tidak menjadi alat kekuatan geopolitik.
Pelibatan tanpa mandat PBB berpotensi menyimpang dari tradisi kehormatan TNI dan menyeret Indonesia ke konflik asing.
2. Bertentangan dengan politik luar negeri bebas-aktif – Keterlibatan TNI tanpa legitimasi multilateral dapat menimbulkan kesan Indonesia kehilangan posisi moral sebagai negara independen dan honest broker di dunia.
3. Mengkhianati amanat konstitusi – FPP menegaskan, kebijakan yang ambigu terhadap perjuangan rakyat Palestina bertentangan dengan prinsip penolakan penjajahan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
4. Risiko prajurit menghadapi konflik yang salah kaprah – Kehadiran pasukan TNI tanpa mandat resmi bisa dipersepsikan sebagai bagian dari kekuatan asing, bukan sebagai penjaga perdamaian, sehingga mengorbankan kehormatan Merah Putih.
5. Keputusan strategis harus transparan – FPP menekankan pelibatan militer adalah isu kedaulatan dan keselamatan prajurit, sehingga wajib melalui mekanisme konstitusional, persetujuan DPR, serta konsultasi dengan para ahli sebelum diambil.
Surat terbuka itu menegaskan sikap FPP TNI: menolak keterlibatan Indonesia dalam BoP tanpa mandat PBB, mendesak pemerintah konsisten pada politik luar negeri bebas-aktif, dan mengingatkan TNI hanya boleh dikerahkan untuk misi perdamaian dunia yang sah, netral, dan bermartabat.*
(kp/ad)
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengungka
POLITIK
PADANG LAWAS Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Lawas menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan pekerja di Indonesia untuk bersiap menghadapi percepatan perubahan teknologi, ter
NASIONAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memilih berjalan kaki dari Rumah Jabatan menuju Kantor Gubernur NT
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan sopir hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, mengakui telah mencuri emas milik atasannya sekaligus membakar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja keras
EKONOMI
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menghadiri kegiatan Halal Bihalal sekaligus dialog interaktif bersama Karang
PEMERINTAHAN
SOLO Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, menolak gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden ke7 Joko Widodo. Majelis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Xiaomi mengonfirmasi peluncuran ponsel flagship terbarunya, Redmi K90 Max, yang dijadwalkan hadir pada akhir April 2026. Menjela
SAINS DAN TEKNOLOGI