JAKSEL – Pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak efektif dibawa ke ranah hukum pidana.
Menurutnya, persoalan yang bersifat akademis seharusnya diselesaikan melalui argumen akademis, bukan dengan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"Kalau kasus yang ditulis Dokter Tifa ini dibawa ke meja sidang, bahkan tidak akan selesai di meja sidang karena riset itu selalu sifatnya on going, in the making. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang, bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan," ujar Rocky saat memberikan pengantar peluncuran buku Otak Politik Jokowi di Tebet, Kamis (26/2/2026).Baca Juga:
Rocky menegaskan, dalil akademis sebaiknya dibantah dengan dalil akademis pula.
"Perbantahan akademis itu perbantahan akademis, isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP," tegasnya.
Pengamat itu juga menyinggung bahwa Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tetapi karena dianggap berbohong memiliki ijazah asli.
Ia menyinggung kasus mantan Presiden AS, Bill Clinton, yang dihukum bukan karena peristiwa hubungan pribadi, melainkan karena kebohongan resmi.
"Dia (Clinton) dihukum karena berbohong. Jadi soal moral urusan pribadi, tapi kalau pejabat publik berbohong, itu masalah hukum," kata Rocky.
Rocky mengaku prihatin dengan tekanan yang dialami Jokowi selama ini.
Menurutnya, fokus kritik seharusnya bukan pada individu pengkritik, melainkan pada penyelesaian akademis kasus tersebut.
"Kalau 'termulnya' pinter, kasus ini sudah selesai dua tahun lalu," ucapnya, menyinggung penyebab utama perpanjangan kontroversi.*
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca Panjaitan, hadir di Pengadilan Negeri Medan Jumat (27/2) untuk memantau persidangan Direktur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran dan progra
PENDIDIKAN
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Da
EKONOMI
JAKARTA Pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo, Lechumanan, mendesak Polda Metro Jaya segera menahan tersangka Ro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons isu gift yang diterima Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat live TikTok bersa
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo yang menjadi ters
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Menjelang bulan Ramadhan 1447 H, Polres Padangsidimpuan menegaskan komitmennya menjaga keamanan dan kenyamanan masyaraka
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascab
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap buronan kasus narkotika, Erwin Bin Iskandar alias Koh Erwin,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kubu Roy Suryo menyurati Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Wahyu Widada terkait proses penyidikan kasus dugaan ij
POLITIK
