Indonesia Pantau Ketegangan Pakistan-Afghanistan, WNI Diminta Tingkatkan Kewaspadaan
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyerukan deeskalasi dan penyelesaian damai menyusul meningkatnya ketegangan militer antara Pakistan dan A
INTERNASIONAL
JAKSEL – Pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak efektif dibawa ke ranah hukum pidana.
Menurutnya, persoalan yang bersifat akademis seharusnya diselesaikan melalui argumen akademis, bukan dengan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"Kalau kasus yang ditulis Dokter Tifa ini dibawa ke meja sidang, bahkan tidak akan selesai di meja sidang karena riset itu selalu sifatnya on going, in the making. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang, bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan," ujar Rocky saat memberikan pengantar peluncuran buku Otak Politik Jokowi di Tebet, Kamis (26/2/2026).Baca Juga:
Rocky menegaskan, dalil akademis sebaiknya dibantah dengan dalil akademis pula.
"Perbantahan akademis itu perbantahan akademis, isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP," tegasnya.
Pengamat itu juga menyinggung bahwa Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tetapi karena dianggap berbohong memiliki ijazah asli.
Ia menyinggung kasus mantan Presiden AS, Bill Clinton, yang dihukum bukan karena peristiwa hubungan pribadi, melainkan karena kebohongan resmi.
"Dia (Clinton) dihukum karena berbohong. Jadi soal moral urusan pribadi, tapi kalau pejabat publik berbohong, itu masalah hukum," kata Rocky.
Rocky mengaku prihatin dengan tekanan yang dialami Jokowi selama ini.
Menurutnya, fokus kritik seharusnya bukan pada individu pengkritik, melainkan pada penyelesaian akademis kasus tersebut.
"Kalau 'termulnya' pinter, kasus ini sudah selesai dua tahun lalu," ucapnya, menyinggung penyebab utama perpanjangan kontroversi.*
(sn/ad)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyerukan deeskalasi dan penyelesaian damai menyusul meningkatnya ketegangan militer antara Pakistan dan A
INTERNASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya memastikan gizi anak Indonesia terpenuhi,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan dukungannya terhadap program Komando Cadangan (Komcad
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Kasus kekerasan di kampus kembali mencuat. Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, Faradilla Ayu Pramesti
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jen
HUKUM DAN KRIMINAL
DOLOKSANGGUL Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menerima audiensi Pengurus dan jajaran KSP CU Bah
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh melepas Tim Safari Ramadhan yang akan bergerak ke wilayah terdampak bencana. Pelepasan berlangsung di Aula Se
PEMERINTAHAN
TABANAN Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan memberikan penjelasan sederhana mengenai tiga istilah penting dalam tata ruang RTRW, RDTR,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perjanjian dagang Agreements on Reciprocal Trade (ART) ant
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, usai tiba di Tanah Air pada J
PEMERINTAHAN