Rumput Laut Dongkrak Ekonomi Warga Nias Utara, Wagub Sumut Dorong Hilirisasi
NIAS UTARA Budidaya rumput laut menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Nias Utara. Melihat potensi tersebut,
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin, 2 Maret 2026.
Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. "Benar, saksi BKS dijadwalkan pagi ini untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam perkara DJKA," kata dia dalam keterangan tertulis.Baca Juga:
Menurut KPK, keterangan Budi Karya diperlukan untuk mengungkap perkara yang terjadi saat ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Penyidik menilai kesaksiannya penting untuk memperjelas dugaan praktik korupsi yang diduga terjadi di sejumlah titik proyek perkeretaapian.
Sebelumnya, KPK telah memanggil Budi Karya pada 18 Februari 2026. Namun ia tidak dapat menghadiri pemeriksaan karena memiliki agenda lain, sehingga penyidik menjadwalkan ulang pemanggilan.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kementerian Perhubungan pada 11 April 2023.
Dalam pengembangannya, KPK menetapkan sejumlah tersangka terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka serta menetapkan dua korporasi sebagai tersangka.
Penyidik menduga terjadi pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga penentuan tender.
KPK menyatakan penyidikan masih terus berjalan untuk menelusuri peran pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.*
(in/dh)
NIAS UTARA Budidaya rumput laut menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Nias Utara. Melihat potensi tersebut,
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan akan memanggil advokat Hotman Paris Hutapea terkait laporan dugaan penghinaan terhadap profesi wartaw
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak jadi dibubarkan. Keputusan terseb
EKONOMI
BATU BARA PT INALUM (Persero) kembali membuka Program Magang Mahasiswa Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pen
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil karena ia aka
NASIONAL
JAKARTA Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menegaskan pengaturan posisi duduk dalam Sidang Kabinet Paripurna dilakukan sematamata untuk
NASIONAL
PIDIE Kabupaten Pidie menjadi daerah pertama di Provinsi Aceh yang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Posyandu Tahun 2026. Langkah terseb
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melepas keberangkatan M. Rijal Hafiz Al Muttaqin Nasution yang akan melanjutkan pen
PENDIDIKAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina memimpin kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Pajak Bumi dan Bangunan
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyerahkan hadiah kepada lima wajib pajak yang menjadi pemenang Program
PEMERINTAHAN