JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau heboh anggaran pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, yang menembus Rp 8,5 miliar.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, menekankan agar pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai peruntukan, menghindari potensi penyimpangan, mark-up harga, atau pengkondisian spek kendaraan.
"Itu memang cukup ramai di media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya. Dalam konteks belanja daerah, tentu harus dilakukan perencanaan matang, sesuai kebutuhan, dan proses pengadaan yang transparan," kata Budi dalam keterangan yang diunggah akun Instagram resmi KPK, Minggu (29/2/2026).Baca Juga:
Budi menekankan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu celah korupsi yang kerap dimanfaatkan oknum.
Ia menekankan masyarakat dan aparat pengawas harus aktif memantau agar tidak terjadi penyimpangan.
"KPK melihat masih banyak mobil dinas yang tidak dikembalikan pejabat sebelumnya. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah, bahkan termasuk tindak pidana korupsi," tegasnya.
Sebelumnya, Sekda Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan pengadaan mobil dinas dilakukan berdasarkan kebutuhan lapangan.
Mobil operasional tersebut harus mampu melintasi medan ekstrem di wilayah Kaltim, sehingga kepala daerah dapat memantau langsung kondisi jalan dan keluhan masyarakat di pelosok.
"Kendaraan ini diperlukan untuk memastikan efektivitas kerja kepala daerah di medan berat. Pak Gubernur ingin memantau langsung setiap permasalahan di wilayah terpencil," jelas Sri.
KPK pun mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi, melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa maupun penggunaan mobil dinas, melalui kanal resmi KPK atau aparat penegak hukum.
Dengan pengawasan ketat, KPK berharap pengadaan aset negara dapat berjalan sesuai aturan, mencegah kerugian daerah, dan menjaga transparansi anggaran publik.*
(d/dh)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
