BREAKING NEWS
Selasa, 03 Maret 2026

BPK Temukan Kerugian Negara Capai Rp 3 Triliun, Dua Dirjen PU Resmi Mundur! Praktik Rente dan Monopoli Terungkap

Abyadi Siregar - Senin, 02 Maret 2026 15:58 WIB
BPK Temukan Kerugian Negara Capai Rp 3 Triliun, Dua Dirjen PU Resmi Mundur! Praktik Rente dan Monopoli Terungkap
Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menghadapi gejolak besar setelah dua pejabat eselon I, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro, resmi mengundurkan diri pada akhir Februari 2026.

Pengunduran diri ini terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dugaan kerugian negara yang nilainya sempat mencapai hampir Rp 3 triliun.

Pengumuman pengunduran diri kedua Dirjen dikonfirmasi langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo pada Minggu (1/3/2026).

Baca Juga:

Menurut Dody, langkah ini merupakan bagian dari proses panjang penanganan temuan BPK dan upaya memperbaiki tata kelola kementerian.

Kronologi Temuan BPK dan Dugaan Kerugian

BPK RI telah mengirimkan dua surat resmi terkait dugaan kerugian negara.
- Januari 2025: Surat pertama mencatat potensi kerugian hampir Rp 3 triliun.
- Agustus 2025: Surat kedua memperbarui nilai kerugian menjadi sekitar Rp 1 triliun, disertai rekomendasi pembentukan majelis adhoc dan tim khusus di satker untuk mempercepat pengembalian kerugian.

Namun, rekomendasi BPK belum dijalankan secara optimal, sehingga persoalan berlarut.

Dugaan Monopoli Proyek dan Praktik Rente

Sejumlah proyek di Balai diduga dimonopoli oleh oknum pengusaha yang berafiliasi dengan pejabat menengah, termasuk Kepala Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Fee proyek disebut mencapai 50 persen, sehingga kualitas hasil pekerjaan menjadi sorotan BPK.

Dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) memperkuat indikasi praktik rente yang sistemik.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa dirinya mengambil alih langsung proses penanganan.

Editor
: Abyadi Siregar
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Operasi Ketupat 2026 Digelar 13–25 Maret, Wali Kota Medan Pastikan Persiapan Arus Mudik Maksimal dan Keamanan Masyarakat Prioritas
Bupati Sergai Tegas: Kalau Ada Pungli dalam Perpanjangan Kontrak PPPK, Laporkan Saya!
Wakil Bupati Taput Tekankan Pentingnya Kedisiplinan ASN untuk Layanan Publik yang Lebih Baik
Viral! Oknum Dishub Medan Diduga Pungli Sopir Pikap Rp 500 Ribu
Bobby Nasution Resmikan Internet Gratis Ruang Publik, Pelajar dan UMKM Bisa Lebih Produktif
Putusan MK: Tindakan Merintangi Penyidikan Korupsi Kini Lebih Jelas dan Tegas
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru