MK Ubah Aturan Pimpinan KPK, Tak Wajib Lepas Jabatan Sebelumnya
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menghadapi gejolak besar setelah dua pejabat eselon I, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro, resmi mengundurkan diri pada akhir Februari 2026.
Pengunduran diri ini terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dugaan kerugian negara yang nilainya sempat mencapai hampir Rp 3 triliun.
Pengumuman pengunduran diri kedua Dirjen dikonfirmasi langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo pada Minggu (1/3/2026).Baca Juga:
Menurut Dody, langkah ini merupakan bagian dari proses panjang penanganan temuan BPK dan upaya memperbaiki tata kelola kementerian.
Kronologi Temuan BPK dan Dugaan Kerugian
BPK RI telah mengirimkan dua surat resmi terkait dugaan kerugian negara.
- Januari 2025: Surat pertama mencatat potensi kerugian hampir Rp 3 triliun.
- Agustus 2025: Surat kedua memperbarui nilai kerugian menjadi sekitar Rp 1 triliun, disertai rekomendasi pembentukan majelis adhoc dan tim khusus di satker untuk mempercepat pengembalian kerugian.
Namun, rekomendasi BPK belum dijalankan secara optimal, sehingga persoalan berlarut.
Dugaan Monopoli Proyek dan Praktik Rente
Sejumlah proyek di Balai diduga dimonopoli oleh oknum pengusaha yang berafiliasi dengan pejabat menengah, termasuk Kepala Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Fee proyek disebut mencapai 50 persen, sehingga kualitas hasil pekerjaan menjadi sorotan BPK.
Dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) memperkuat indikasi praktik rente yang sistemik.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa dirinya mengambil alih langsung proses penanganan.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar. B
PENDIDIKAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan memusnahkan barang bukti dari 216 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Forum Pencucian Pasir Tailing (FP2T) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman melalui pembinaan dan serti
NASIONAL
MEDAN Seorang mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) berinisial TFA (20) ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Realisasi Pendapatan
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, menjadi lokasi puncak peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 yang digelar di Kompl
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang menghubu
PEMERINTAHAN