BPK Temukan Kerugian Negara Capai Rp 3 Triliun, Dua Dirjen PU Resmi Mundur! Praktik Rente dan Monopoli Terungkap

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menghadapi gejolak besar setelah dua pejabat eselon I, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro, resmi mengundurkan diri pada akhir Februari 2026.

Pengunduran diri ini terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dugaan kerugian negara yang nilainya sempat mencapai hampir Rp 3 triliun.

Pengumuman pengunduran diri kedua Dirjen dikonfirmasi langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo pada Minggu (1/3/2026).

Baca Juga:

• Operasi Ketupat 2026 Digelar 13–25 Maret, Wali Kota Medan Pastikan Persiapan Arus Mudik Maksimal dan Keamanan Masyarakat Prioritas

Menurut Dody, langkah ini merupakan bagian dari proses panjang penanganan temuan BPK dan upaya memperbaiki tata kelola kementerian.

Kronologi Temuan BPK dan Dugaan Kerugian

BPK RI telah mengirimkan dua surat resmi terkait dugaan kerugian negara.
- Januari 2025: Surat pertama mencatat potensi kerugian hampir Rp 3 triliun.
- Agustus 2025: Surat kedua memperbarui nilai kerugian menjadi sekitar Rp 1 triliun, disertai rekomendasi pembentukan majelis adhoc dan tim khusus di satker untuk mempercepat pengembalian kerugian.

Namun, rekomendasi BPK belum dijalankan secara optimal, sehingga persoalan berlarut.

Dugaan Monopoli Proyek dan Praktik Rente

Sejumlah proyek di Balai diduga dimonopoli oleh oknum pengusaha yang berafiliasi dengan pejabat menengah, termasuk Kepala Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Fee proyek disebut mencapai 50 persen, sehingga kualitas hasil pekerjaan menjadi sorotan BPK.

Dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) memperkuat indikasi praktik rente yang sistemik.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa dirinya mengambil alih langsung proses penanganan.

"Saya tidak bisa membersihkan rumah saya kalau sapu saya kotor. Maka saya butuh lidi bersih," ujarnya, menegaskan perlunya tim yang bersih untuk mengurai persoalan di kementerian.

Strategi "Lidi Bersih"

Langkah Menteri PU meliputi:
- Pembentukan majelis adhoc dan tim baru di satker untuk mempercepat pengembalian kerugian negara.
- Menghidupkan kembali Komite Audit untuk memastikan Inspektorat Jenderal bekerja efektif.
- Kolaborasi dengan Kejaksaan Agung, dengan tiga aparat kejaksaan masuk ke dalam tim khusus.

Dody menekankan bahwa semua langkah ini adalah implementasi amanah Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperketat pengawasan proyek infrastruktur.

Pengunduran diri dua Dirjen bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan refleksi dari masalah sistemik yang menyentuh birokrasi, rekanan, dan aparat penegak hukum.

Kasus ini menjadi ujian integritas kelembagaan sekaligus momentum memperbaiki tata kelola proyek agar bebas dari praktik monopoli dan rente.

Tantangan sesungguhnya adalah membongkar rantai monopoli proyek yang telah mengakar, dan menentukan apakah strategi adhoc dan audit internal cukup, atau diperlukan reformasi struktural lebih dalam.*

(tm/ad)

Operasi Ketupat 2026 Digelar 13–25 Maret, Wali Kota Medan Pastikan Persiapan Arus Mudik Maksimal dan Keamanan Masyarakat Prioritas

Bupati Sergai Tegas: Kalau Ada Pungli dalam Perpanjangan Kontrak PPPK, Laporkan Saya!

Wakil Bupati Taput Tekankan Pentingnya Kedisiplinan ASN untuk Layanan Publik yang Lebih Baik

Viral! Oknum Dishub Medan Diduga Pungli Sopir Pikap Rp 500 Ribu

Bobby Nasution Resmikan Internet Gratis Ruang Publik, Pelajar dan UMKM Bisa Lebih Produktif

Putusan MK: Tindakan Merintangi Penyidikan Korupsi Kini Lebih Jelas dan Tegas