JAKARTA – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disebut pura-pura tidak mengenal terdakwa Hari Karyuliarto dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Pertamina.
Hari Karyuliarto mengaku heran dengan klaim Ahok yang mengaku tak mengenalnya, padahal keduanya sering berkomunikasi melalui aplikasi pesan singkat.
"Kenapa bilang tidak kenal? Ada apa? Itu di dalam handphone saya ada WA-WA-nya dia. Saya mengenal dia, dan sering WA-an," kata Hari usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/3/2026).Baca Juga:
Hari menceritakan pertemuan pertamanya dengan Ahok terjadi di atas kapal Angkatan Laut dalam peresmian fasilitas Nusantara Regas di Laut Jawa.
Meski demikian, Hari tidak mempermasalahkan klaim Ahok, namun memberikan pesan kritis terkait penunjukan pejabat utama di Pertamina.
"Mohon agar pemerintah menunjuk Komisaris Utama jangan seperti dia, rusak Pertamina," ujarnya.
Dalam sidang yang sama, Hari menilai kesaksian Ahok cukup membuka tabir kasus LNG yang menjeratnya.
Ahok menyebut tidak ada kerugian keuangan negara akibat transaksi jual beli LNG tersebut.
"Paling tidak, tidak ada kerugian negara. Waktu saya tanya soal RKAP, jelas Pertamina untung," kata Hari.
Kasus ini bermula dari dakwaan Jaksa KPK bahwa Hari dan Senior Vice President (SVP) Gas & Power Yenni Andayani, bersama mantan Direktur Utama Pertamina periode 2009–2014 Karen Agustiawan, merugikan negara sebesar USD 113,8 juta dalam pengadaan LNG tahun 2011–2021.
Jaksa menyebut sejumlah perbuatan melawan hukum, termasuk menyetujui formula harga LNG Train 2 tanpa kajian risiko, menyetujui penandatanganan perjanjian jual beli LNG tanpa pembeli yang mengikat, dan memberi kuasa penandatanganan dokumen tanpa persetujuan direksi maupun RUPS.
Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara.
Sidang berikutnya akan kembali menghadirkan saksi dan kelanjutan pemeriksaan bukti transaksi LNG yang kini menjadi sorotan publik, khususnya terkait tata kelola dan transparansi di perusahaan pelat merah.*
(tm/ad)
BANDA ACEH Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Dr H Taqwaddin, menerima penyerahan wakaf tanah seluas 5.611 meter persegi da
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kot
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung kondisi Jembatan Batang Angkola di Padang
PEMERINTAHAN
MADINA Tim gabungan Brimob dan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berhasil menyita 14 unit ekskavator dari lokasi tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disebut purapura tidak mengenal terdakwa Hari Karyuliar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN II Regional I kepada PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Dua unit alat berat jenis ekskavator diduga diamankan Tim Ditreskrimsus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di Kecamatan Sayur Mat
HUKUM DAN KRIMINAL
TEBING TINGGI Dedek Susanto, Bendahara Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mengurus pembuatan No
NASIONAL
Oleh Yakub F. IsmailDUNIA seolah dibuat tidak percaya setelah Israel dibantu Amerika Serikat (AS) dengan cepat dan tanpa abaaba langsung m
OPINI
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi daerah percontohan (pilot project) implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produkt
PEMERINTAHAN
