Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
TAPSEL – Polda Sumatera Utara memperluas penindakan terhadap aktivitas tambang emas ilegal di perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal.
Jumlah orang yang diamankan kini bertambah menjadi 17 orang, sementara 14 unit ekskavator berhasil disita dari dua lokasi berbeda, Selasa (3/3/2026).
Wakil Kepala Polda Sumut, Brigjen Pol Sonny Irawan, menjelaskan bahwa para pekerja yang diamankan saat ini berstatus saksi.Baca Juga:
"Mereka akan diperiksa untuk mengetahui peran masing-masing, apakah sebagai operator, tenaga pekerja, tukang masak, atau kernet," ujarnya di lokasi.
Penetapan tersangka akan dilakukan setelah pemeriksaan mendalam.
Operasi penindakan ini melibatkan lebih dari 200 personel gabungan Sat Brimob dan Ditreskrimsus Polda Sumut.
Dari 14 ekskavator yang diamankan, 12 berada di area tambang, sedangkan 2 lainnya disita saat dalam perjalanan menuju lokasi.
Rencananya, alat berat tersebut akan dikeluarkan dari hutan menuju Batalyon C Brimob Sipirok dalam waktu 1-2 hari menggunakan truk khusus.
Brigjen Sonny menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aktivitas tambang ilegal ini telah berjalan selama 2-3 bulan di Mandailing Natal, sebelum melakukan ekspansi ke Tapanuli Selatan.
Setiap hari, satu titik tambang diperkirakan menghasilkan sekitar 100 gram emas dengan omzet harian mencapai Rp 600 juta.
"Ada enam lubang tambang yang beroperasi, empat di Tapsel dan dua di Mandailing Natal," kata Sonny.
Lokasi tambang hanya dapat diakses dengan sepeda motor atau mobil 4x4 melalui jalanan curam dan hutan belantara.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL