Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MEDAN – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Dr. Ir. Mulyono, S.T., M.Si, menyatakan pihaknya masih menunggu informasi resmi terkait kabar deportasi serta potensi evakuasi warga Sumatera Utara (Sumut) yang berada di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan itu disampaikan Mulyono menanggapi dinamika situasi di sejumlah negara Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk yang berasal dari Sumut.
"Biasanya kami menerima informasi resmi terkait rencana deportasi atau pemulangan warga. Saat ini kami masih menunggu koordinasi dan data lebih lanjut dari pihak terkait," ujar Mulyono saat memberikan keterangan, Selasa, 3 Maret 2026.Baca Juga:
Menurut dia, hingga kini belum ada laporan rinci mengenai jumlah warga Sumut yang terdampak, baik dalam konteks deportasi maupun evakuasi. Informasi yang beredar masih bersifat umum dan belum dilengkapi data identitas maupun jumlah pasti.
Ia menegaskan, koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi sebelum pemerintah daerah mengambil langkah lanjutan.
Kesbangpol Sumut, kata dia, juga memantau perkembangan situasi di Timur Tengah, khususnya yang berpotensi memengaruhi keselamatan warga asal Sumut.
"Kami juga masih menunggu informasi dan data lengkap terkait berapa jumlah warga Sumut di sana dan apakah ada yang akan dievakuasi. Sampai saat ini belum ada rincian yang kami terima," kata Mulyono.
Ia menambahkan, jika terdapat keputusan resmi terkait deportasi atau evakuasi, pihaknya siap melakukan pendataan dan menyiapkan langkah lanjutan guna memastikan proses pemulangan berjalan lancar.
"Prinsipnya, keselamatan dan kepastian status warga menjadi prioritas," ujarnya.
Hingga saat ini, pemerintah daerah belum menerima informasi detail mengenai jumlah maupun jadwal deportasi atau evakuasi warga Sumut dari kawasan Timur Tengah.
Pemprov masih menunggu data resmi dari instansi terkait sebagai dasar pengambilan kebijakan.*
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL