BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
TANJUNGBALAI – Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara berinisial BA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit usaha rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) fiktif.
Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai.
Baca Juga:Selain BA, lima orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni MSF, NJM, dan MHH yang berperan sebagai mantri bank, serta dua orang lainnya, SR dan SP, yang diduga sebagai debitur fiktif.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjungbalai, Chandra, mengatakan kasus ini bermula dari pengajuan pinjaman KUR dan Kupedes di salah satu bank milik negara yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Kisaran.
.png)
"Enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga orang sebagai mantri di bank plat merah di Jalan Imam Bonjol, Kisaran. Dua sebagai debitur fiktif, dan satu orang yang menggunakan data debitur untuk mengambil uang pencairan," kata Chandra, Selasa, 3 Maret 2026.
Menurut dia, BA diduga dengan sengaja menyuruh dua orang, yakni SR dan SP, untuk meminjamkan data pribadi mereka sebagai debitur fiktif.
Setelah proses administrasi dan pencairan dana dilakukan, kredit tersebut kemudian mengalami kemacetan.
Akibat perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 435 juta.
Chandra menyebutkan, keenam tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Mereka terancam pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN