JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status hukum Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, beserta beberapa orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Selasa dini hari, 3 Maret 2026.
Pengumuman resmi dilakukan Rabu (4/3/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan, "Pada saat konferensi pers, kami akan sampaikan secara lengkap termasuk sangkaan pasalnya." Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan konstruksi dan kronologi peristiwa OTT yang telah diselidiki secara tertutup.Baca Juga:
Dalam kasus ini, KPK melakukan penangkapan dalam dua kloter.
Kloter pertama menahan Fadia Arafiq dan dua orang lainnya, sementara kloter kedua menangkap sebelas orang tambahan yang diduga terkait. Seluruhnya telah diperiksa dan ekspos perkara telah digelar oleh penyidik.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan tersangka setelah OTT, sehingga publik diminta menunggu pengumuman resmi yang akan dijelaskan secara rinci melalui konferensi pers.
Kasus ini kembali menegaskan komitmen KPK dalam memberantas korupsi pejabat daerah, sekaligus menekankan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.*
(mt/dh)
Oleh Shohibul Anshor SiregarINDUSTRI peternakan babi di era kontemporer mencerminkan sebuah konvergensi yang kompleks antara dinamika ekonom
EKONOMI
MEDAN Kepolisian berhasil menggagalkan pengiriman 10 kilogram sabu dari Malaysia menuju Kota Medan. Dalam pengungkapan ini, tiga kurir b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog bersama sejumlah tokoh senior, termasuk mantan presiden, wakil presiden, dan mantan M
INTERNASIONAL
BINJAI Mantan Kepala Dinas Pertanian Kota Binjai, Ralasen Ginting, resmi ditahan tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Bin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah strategi agar ekonomi Indonesia tetap bertahan di tengah gejolak ak
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto, menyatakan kesediaan menjadi mediator dalam konflik yang terjadi antara
INTERNASIONAL
JAKARTA Sidang praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dige
HUKUM DAN KRIMINAL
PALUTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, menegaskan bahwa anak kampung memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin Ind
PENDIDIKAN
PALUTA Pembangunan jalan di Sipiongot, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), dipastikan tetap dilanjutkan oleh Gubernur Sumatera Utara (
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status hukum Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, beserta beberapa orang terkait oper
HUKUM DAN KRIMINAL
