Singgung Mandeknya RUU Pemilu, Megawati Sebut Kondisi Negara Seperti “Poco-poco”
JAKARTA Presiden ke5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menilai kondisi politik dan tata kelola negara saat ini seperti gerakan
NASIONAL
CIANJUR – Konflik terkait pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Villa Cherry 1, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, memasuki babak baru.
Kepala Desa Palasari, H. Ridwan, S.H., mengakui bahwa surat izin lingkungan yang sempat beredar sebelumnya tidak sah secara hukum dan hanya bersifat edaran.
Pertemuan yang digelar Selasa (3/3) seharusnya mempertemukan warga dengan pengelola SPPG serta pejabat terkait.Baca Juga:
Namun, pihak pengelola dan instansi terkait tidak hadir tanpa memberikan keterangan resmi.
Meski demikian, forum tetap berlangsung dengan kehadiran Kepala Desa, Sekretaris Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta kuasa hukum Paguyuban Warga Villa Cherry 1, yang mewakili sekitar 60 pemilik vila.
Ketua paguyuban, Renata, menyatakan warga menyampaikan sejumlah keberatan, di antaranya gangguan kenyamanan lingkungan hunian, potensi pencemaran aliran sungai akibat limbah dapur skala besar, serta penggunaan fasilitas umum sebagai area parkir tanpa persetujuan penghuni.
Warga menilai lokasi dapur program nasional tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang setempat.
Dalam rapat tersebut, Kepala Desa menegaskan legalitas dokumen perizinan sebelumnya hanya bersifat surat edaran, bukan izin resmi.
Pemerintah Desa menyarankan agar seluruh aktivitas SPPG dihentikan sementara hingga proses penyelesaian sengketa tuntas.
Sebagai langkah administratif, paguyuban dianjurkan melayangkan surat penolakan resmi kepada pengelola SPPG pusat, dengan tembusan kepada Bupati Cianjur dan Camat Cipanas, sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Cianjur segera turun tangan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak penghuni.
Kasus ini menjadi sorotan penting mengenai sinkronisasi program nasional dengan regulasi perizinan lokal serta perlindungan kenyamanan masyarakat di lingkungan terdampak.*
(ad)
JAKARTA Presiden ke5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menilai kondisi politik dan tata kelola negara saat ini seperti gerakan
NASIONAL
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap menyatakan bahwa fondasi ekonomi Sumatera Utara saat ini berad
EKONOMI
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Dinas Pendidikan Sumut untuk menaikkan gaji guru setiap tahun, khususnya bag
PENDIDIKAN
FLORIDA Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan segera mengambil alih Kuba. Pernyataan itu ia sampa
INTERNASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menegaskan pentingnya peran strategis alumni Universitas Gadjah Mada dalam mendorong pembangu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Selebgram asal Korea Selatan Na Daehoon mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap mantan istrinya, Julia Prastini atau Jule,
ENTERTAINMENT
JAKARTA Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengkritik wacana pembentukan tim asesor aktivis hak asasi m
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah melaporkan sebanyak tujuh jemaah haji Indonesia meninggal dunia pada awal pelaksanaan ibadah haji 144
NASIONAL
MEDAN Tim Unit Penjinak Bom (Jibom) Gegana Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara memusnahkan bom militer jenis ranjau darat yan
PERISTIWA
JAKARTA Presiden ke5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan proses hukum kasus penyiraman air ker
HUKUM DAN KRIMINAL