JAKARTA – Penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dinilai belum sah apabila belum didahului audit investigatif terkait kerugian keuangan negara.
Hal itu disampaikan ahli hukum pidana, Mahrus Ali, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).
Baca Juga:"Kalau kita mengacu pada KUHP baru, delik korupsi yang mensyaratkan kerugian negara dikatakan voltooid atau sempurna ketika sudah ada audit investigatif yang menegaskan kerugian keuangan negara. Kalau itu belum ada, delik itu belum voltooid," jelas Mahrus di ruang sidang.
Menurut Mahrus, kasus yang menjerat Yaqut termasuk dalam kategori delik materiil, yaitu tindak pidana yang dianggap terjadi apabila akibat yang dilarang benar-benar timbul.
Dalam konteks tindak pidana korupsi tertentu, akibat itu berupa kerugian keuangan negara.
Ia merinci ada tiga jenis delik yang menuntut pembuktian akibat nyata: delik materiil, delik omisi materiil, dan delik yang dikualifikasi akibatnya.
Ketiganya mewajibkan pembuktian hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.
"Dalam konteks pasal ini, harus ada akibat berupa kerugian negara yang dihitung oleh lembaga resmi melalui hasil audit investigatif," imbuhnya.
Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraeni, menambahkan bahwa hingga akhir Februari, pihaknya belum menerima laporan kerugian negara dari KPK.
Laporan tersebut seharusnya sudah tersedia sebelum penetapan tersangka dilakukan.
"Selain itu, sampai surat jawaban diajukan, kami tidak melihat perhitungan kerugian yang nyata dan pasti, termasuk tidak ada tanggal audit yang jelas," ujar Mellisa.
Mahrus menegaskan, berdasarkan fakta tersebut, penetapan tersangka terhadap Yaqut Cholil Qoumas belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kuota haji dan dugaan korupsi pengelolaan dana terkait pelayanan haji.
Sidang praperadilan akan menjadi langkah penting untuk menilai keabsahan tindakan KPK dalam menetapkan tersangka.*
Baca Juga:
(mt/ad)
JAKARTA Penemuan bayi perempuan berusia dua hari di gerobak nasi uduk Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menimbulkan misteri baru. Sebelumny
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah resmi membuka kembali seleksi jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (B
NASIONAL
DELI SERDANG SMK Negeri 1 Beringin resmi ditetapkan sebagai SMK Model Pembelajaran PM (Pendidikan Modern) dan KKA (Kurikulum Kompetensi
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Unit Resmob Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus pencurian mobil yang terjadi di wilayah hukum P
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) menuntut aparat pe
NASIONAL
MAKASSAR Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung ke Makassar untuk menelusuri kasus meninggalnya remaja Bertrand Eka Prase
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, menyoroti dugaan kejanggalan ijazah milik Rismon Sianipar dari Universitas Yama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 387 kasus suspek campak pada awal tahun 2026, dengan 18 kasus terkonfirm
KESEHATAN
JAKARTA Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman, disebut tengah menyiapkan rencana mendatangkan dua pemain asal Eropa untuk dinatur
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta Presiden Prabowo Subianto memanfaa
NASIONAL
