MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungannya terhadap penguatan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memperluas perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana di daerah tersebut.
Dukungan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, saat menerima audiensi tim LPSK di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (5/3/2026).
Menurut Sulaiman, sinergi antara LPSK dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut penting untuk memperkuat upaya perlindungan hukum sekaligus menghadirkan rasa keadilan bagi para saksi dan korban.Baca Juga:
"Yang pasti Pemprov Sumut mendukung peran LPSK agar lebih luas lagi, termasuk menjalin kerja sama dengan seluruh OPD di Sumut," kata Sulaiman.
Ia menjelaskan, sebelumnya Pemprov Sumut telah menandatangani nota kesepakatan dengan LPSK terkait perlindungan korban.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Sumatera Utara.
Dalam implementasinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut ditunjuk sebagai penanggung jawab koordinasi program perlindungan tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, mengatakan lembaganya memiliki sejumlah program prioritas yang berfokus pada penguatan layanan perlindungan bagi saksi dan korban.
Program tersebut juga mencakup pemenuhan hak korban melalui mekanisme restitusi dan kompensasi.
Selain itu, LPSK juga menangani sejumlah kasus prioritas, seperti kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terorisme, hingga pelanggaran hak asasi manusia berat.
Sri Suparyati menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025, LPSK menerima 748 permohonan perlindungan yang berasal dari Sumatera Utara.
Permohonan tersebut didominasi kasus penganiayaan berat serta kekerasan seksual terhadap anak.
JAKARTA Penemuan bayi perempuan berusia dua hari di gerobak nasi uduk Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menimbulkan misteri baru. Sebelumny
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah resmi membuka kembali seleksi jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (B
NASIONAL
DELI SERDANG SMK Negeri 1 Beringin resmi ditetapkan sebagai SMK Model Pembelajaran PM (Pendidikan Modern) dan KKA (Kurikulum Kompetensi
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Unit Resmob Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus pencurian mobil yang terjadi di wilayah hukum P
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) menuntut aparat pe
NASIONAL
MAKASSAR Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung ke Makassar untuk menelusuri kasus meninggalnya remaja Bertrand Eka Prase
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, menyoroti dugaan kejanggalan ijazah milik Rismon Sianipar dari Universitas Yama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 387 kasus suspek campak pada awal tahun 2026, dengan 18 kasus terkonfirm
KESEHATAN
JAKARTA Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman, disebut tengah menyiapkan rencana mendatangkan dua pemain asal Eropa untuk dinatur
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta Presiden Prabowo Subianto memanfaa
NASIONAL
