Kasus Penyelundupan Sabu 1,9 Ton, Juru Mudi Kapal Sea Dragon Divonis 15 Tahun
BATAM Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa Leo Candra Samosir, juru mudi kapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.
Ini merupakan permohonan ketiga yang dilayangkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya menghormati hak hukum tersangka, tetapi yakin seluruh proses penegakan hukum berjalan solid dan sesuai aturan.Baca Juga:
"Sebagai bagian dari penghormatan terhadap prinsip negara hukum, KPK menghormati pengajuan praperadilan yang kembali diajukan oleh tersangka IS. Meskipun ini permohonan ketiga, kami memandangnya sebagai mekanisme kontrol dalam sistem peradilan pidana yang harus dihormati," ujar Budi, Minggu (8/3/2026).
Budi menambahkan, KPK melalui Biro Hukum telah menyiapkan jawaban lengkap untuk mematahkan dalil gugatan tersebut.
Proses penyidikan dan penetapan tersangka, kata Budi, dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan kecukupan alat bukti.
Auditor negara juga telah mengonfirmasi adanya kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana tersebut.
Sidang perdana praperadilan dijadwalkan digelar Senin, 9 Maret 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Sebelumnya, Indra tercatat telah mengajukan dua kali permohonan praperadilan, namun keduanya dicabut.
Kasus dugaan korupsi ini menyasar proyek pengadaan sarana rumah jabatan DPR di Kalibata dan Ulujami tahun anggaran 2020.
Total pagu anggaran proyek melebihi Rp 121 miliar untuk peralatan ruang tamu, meja makan, hingga lemari.
Selain Indra, KPK telah menetapkan enam orang tersangka lainnya, termasuk unsur penyelenggara negara dan pihak swasta.
Mereka belum ditahan karena penyidik masih berkoordinasi dengan auditor BPKP untuk memfinalisasi nilai kerugian negara.
Budi menekankan, masyarakat tetap berperan penting mengawal jalannya penanganan perkara ini sebagai bentuk kontrol publik terhadap tindak pidana korupsi.
"Keterlibatan publik menjadi bagian dari pengawasan terhadap penegakan hukum," ujarnya.*
(tb/ad)
BATAM Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa Leo Candra Samosir, juru mudi kapa
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kapten kapal Sea Dragon Tarawa, Hasiholan Samosir (54), dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Memasuki hari ke19 Ramadan 1447 H, umat Muslim diingatkan agar tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga memperbanyak ama
AGAMA
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah tetap mempertahankan pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (M
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan yang dibangun di berbagai wilayah terdampak bencana dan daerah terpencil di In
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat pada 19 Maret 2026 untuk menetapkan awal Syawal 1447 Hijriyah, sekaligus
NASIONAL
MEDAN Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Ir. Doddy Hanggodo, melakukan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Ut
NASIONAL
TAPANULI SELATAN, SUMUT Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek pembangunan gedung Cip
PEMERINTAHAN
JAKARTA Aparat kepolisian dari Bareskrim Polri intensif memburu dua buronan jaringan narkoba yang diduga berada di bawah kendali Erwin I
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN, ASAHAN Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan bersama Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan penyaluran Zakat, I
PEMERINTAHAN