Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
TAPANULI SELATAN, SUMUT – Praktik tambang ilegal di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), diduga beroperasi dengan menyamar menggunakan nama koperasi, sehingga tampak seolah memiliki izin resmi.
Dugaan kolusi antara pelaku tambang dengan pihak koperasi sebagai "kedok izin" ini menjadi sorotan, terutama setelah indikasi pemberian upeti atau "pengamanan" terungkap.
Ketua Gabungan Pergerakan Tapanuli (GAPERTA), Stevenson Ompu Sunggu, menyatakan, informasi ini diperoleh setelah melakukan investigasi dan mengumpulkan data dari berbagai sumber. "Kami sangat menyesalkan jika informasi tersebut benar adanya," ujar Stevenson, Sabtu (7/3/2026).Baca Juga:
Ia menyebut telah mengajukan pengaduan ke Polres Tapsel terkait dugaan praktik tersebut.
Selain dugaan keterlibatan oknum aparat sebagai "beking", satu koperasi disebut menerima upeti untuk memastikan kelancaran aktivitas penambangan ilegal.
"Kami menduga ini modus berkedok izin resmi yang sekaligus berfungsi mendapatkan kepercayaan para pelaku tambang ilegal," jelas Stevenson.
Isu ini menyoroti tantangan serius dalam penegakan hukum terkait tambang ilegal yang diduga melibatkan banyak pihak. Kerusakan lingkungan dan kerugian negara yang ditimbulkan menjadi alasan utama perlunya tindakan tegas.
"Kami meminta aparat penegak hukum aktif menyelidiki seluruh pelaku dan menjamin hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu," pungkas Stevenson. Ia juga mengimbau agar semua bentuk tambang ilegal di Angkola Selatan, baik yang berkedok koperasi maupun modus lain, segera diberantas.
Kasat Reskrim Polres Tapsel, IPTU Bontor Desmonth Sitorus, SH, MH, mengatakan pengaduan dari GAPERTA sudah diterima dan pihaknya akan berkoordinasi dengan pelapor terkait lokasi pertambangan.
"Pengaduannya sudah kami terima kemarin. Nanti kami berkoordinasi dengan pelapor terkait lokasi pertambangannya," ujar Bontor kepada wartawan.*
(dh)
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN