Kepala Bappisus Tegaskan Status Siaga 1 TNI Jelang Lebaran Bukan karena Konflik Timur Tengah
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menegaskan bahwa pemberlakuan status
NASIONAL
JAKARTA – Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Gugatan tersebut diajukan setelah Ernie dipindahtugaskan dari jabatannya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM menjadi Analis HAM Ahli Madya.
Pemindahtugasan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-14 KP.04.04 tertanggal 23 Januari 2026.Baca Juga:
Dalam upaya hukum itu, Ernie didampingi kuasa hukum Deby Astuti Fangidae dan Mordentika Sagala.
Kuasa hukum Ernie menyatakan keputusan tersebut dinilai melanggar prosedur administratif dan tidak melalui mekanisme pengambilan keputusan yang transparan.
"Surat keputusan ini telah melanggar prosedur administratif dan diterbitkan tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan objektif," ujar kuasa hukum Ernie dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut kuasa hukum, terdapat dua alasan utama yang menjadi dasar gugatan terhadap keputusan tersebut.
Pertama, alasan terkait penyerapan anggaran yang disebut menjadi pertimbangan pemindahtugasan dinilai tidak sesuai dengan data kinerja yang ada.
Kuasa hukum menyebut penyerapan anggaran di Sekretariat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM mencapai 99,56 persen.
Sementara itu, penyerapan anggaran secara keseluruhan di Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM tercatat sebesar 92,88 persen.
Selain itu, dalam dokumen Penilaian Kinerja Pegawai, Ernie disebut memperoleh predikat nilai "Baik".
Kuasa hukum juga menilai keputusan tersebut tidak mempertimbangkan rekam jejak kinerja Ernie selama lebih dari tiga dekade mengabdi di kementerian.
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menegaskan bahwa pemberlakuan status
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait bidang ekonomi ke Istana Kepresidenan, Selasa (1
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi beredarnya telegram TNI yang menetapkan status siaga satu. Menurut Puan, DPR akan memint
POLITIK
BATU BARA, 10 Maret 2026 Kekecewaan dirasakan sejumlah orang tua murid di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, terkait pelaksanaan Progr
KESEHATAN
BANDA ACEH Menyambut Idul Fitri 1447 H, Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu mengadakan bazar sembako murah bagi anggota
EKONOMI
BATUBARA Seorang orang tua siswa di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, menyampaikan keluhan
KESEHATAN
BANDA ACEH Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyelenggarakan rangkaian kegiatan Khatam Quran, tausyiah, dan buka puasa bersama dalam rangka
AGAMA
LAMPUNG Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi L
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag resmi dilantik sebagai rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahm
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar
EKONOMI