Silaturahmi Kapolda Aceh dengan Wali Nanggroe Bahas Keamanan dan Penanganan Bencana
ACEH BESAR Dalam suasana bulan Ramadan yang penuh berkah, Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., melakukan silaturahmi d
NASIONAL
JAKARTA – Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Gugatan tersebut diajukan setelah Ernie dipindahtugaskan dari jabatannya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM menjadi Analis HAM Ahli Madya.
Pemindahtugasan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-14 KP.04.04 tertanggal 23 Januari 2026.Baca Juga:
Dalam upaya hukum itu, Ernie didampingi kuasa hukum Deby Astuti Fangidae dan Mordentika Sagala.
Kuasa hukum Ernie menyatakan keputusan tersebut dinilai melanggar prosedur administratif dan tidak melalui mekanisme pengambilan keputusan yang transparan.
"Surat keputusan ini telah melanggar prosedur administratif dan diterbitkan tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan objektif," ujar kuasa hukum Ernie dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut kuasa hukum, terdapat dua alasan utama yang menjadi dasar gugatan terhadap keputusan tersebut.
Pertama, alasan terkait penyerapan anggaran yang disebut menjadi pertimbangan pemindahtugasan dinilai tidak sesuai dengan data kinerja yang ada.
Kuasa hukum menyebut penyerapan anggaran di Sekretariat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM mencapai 99,56 persen.
Sementara itu, penyerapan anggaran secara keseluruhan di Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM tercatat sebesar 92,88 persen.
Selain itu, dalam dokumen Penilaian Kinerja Pegawai, Ernie disebut memperoleh predikat nilai "Baik".
Kuasa hukum juga menilai keputusan tersebut tidak mempertimbangkan rekam jejak kinerja Ernie selama lebih dari tiga dekade mengabdi di kementerian.
Ernie tercatat telah bekerja selama 31 tahun di Kementerian Hukum dan HAM dan satu tahun di Kementerian HAM.
Alasan kedua berkaitan dengan prosedur pengambilan keputusan yang dinilai tidak transparan.
Kuasa hukum menyebut pemindahtugasan tidak didahului dengan evaluasi kinerja yang jelas serta tidak melalui pemeriksaan administratif sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Bahkan, pemberitahuan mengenai pelantikan jabatan disebut disampaikan melalui pesan WhatsApp kurang dari 24 jam sebelum pelantikan berlangsung.
"Tindakan ini mengabaikan formalitas surat-menyurat kedinasan demi memaksakan kehendak, yang menunjukkan adanya kesewenang-wenangan dan pengabaian terhadap etika birokrasi," kata kuasa hukum.
Kuasa hukum juga menyebut Ernie telah tiga kali mengajukan keberatan secara tertulis atas surat keputusan tersebut.
Namun hingga kini, Menteri HAM disebut belum memberikan tanggapan secara resmi.
Mereka menilai pemindahtugasan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan demosi terselubung yang berpotensi merusak karier pegawai.
"Klien kami menyayangkan tindakan Menteri HAM yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi yang transparan," ujar kuasa hukum.
Menurut mereka, keputusan tersebut juga dinilai bertentangan dengan prinsip sistem merit yang seharusnya menjamin karier pegawai berdasarkan prestasi dan penilaian objektif.
Terhadap keputusan itu, pihak Ernie berharap PTUN Jakarta dapat menyatakan Surat Keputusan Menteri HAM tersebut cacat hukum.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ernie membenarkan bahwa dirinya telah mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Ia menyebut sidang lanjutan perkara tersebut akan digelar pada pekan depan.
"Sidang ketiga dijadwalkan pada 16 Maret dan masih bersifat tertutup," kata Ernie kepada wartawan.
Hingga berita ini ditulis, Menteri HAM Natalius Pigai belum memberikan tanggapan atas gugatan tersebut.*
(cn/ad)
ACEH BESAR Dalam suasana bulan Ramadan yang penuh berkah, Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., melakukan silaturahmi d
NASIONAL
LABUHAN RUKU, 10 Maret 2026 Beredar informasi di media sosial yang menyatakan sebuah mobil masuk ke dalam area Lapas Kelas IIA Labuhan R
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan belum berencana menaikkan harga BBM subsidi meski harga minyak dunia sempat naik. Menteri Keuangan Purbaya
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tetap beroperasi setelah mendapatkan p
PEMERINTAHAN
MEDAN Harga telur ayam di Provinsi Sumatera Utara kembali mencatat kenaikan signifikan. Beberapa kabupaten bahkan sudah menjual di atas
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan hari ini di zona hijau, menguat 103,54 poin atau 1,41 persen ke posisi 7.4
EKONOMI
BATUBARA Pencarian selama lima hari terhadap Nazaruddin (48), nelayan asal Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten
PERISTIWA
DELI SERDANG Sebuah rumah di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, ludes terbakar Selasa (10/3/2026). Pasangan la
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menegaskan bahwa pemberlakuan status
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait bidang ekonomi ke Istana Kepresidenan, Selasa (1
POLITIK