Pemprov Sumut Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Warga Tak Lagi Wajib Bawa KTP Pemilik Lama
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menjerat Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.
Hal ini dikonfirmasi Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Jumat (13/3/2026).
Fitroh belum menjelaskan secara rinci pihak lain yang terjaring OTT maupun perkara yang tengah diselidiki.Baca Juga:
Namun, publik kini menyoroti kekayaan Syamsul, yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 19 Januari 2026 untuk periode 2025.
Total kekayaannya mencapai Rp 12,03 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, hingga kas dan aset lainnya.
Rinciannya:
A. Tanah dan Bangunan – Rp 8,15 miliar
- Tanah & bangunan seluas 3.234 m²/1.000 m² di Cilacap: Rp 8 miliar
- Tanah seluas 140 m² di Cilacap: Rp 150 juta
B. Alat Transportasi & Mesin – Rp 1,4 miliar
- Toyota Mini Bus Tahun 2021 (hibah tanpa akta): Rp 900 juta
-Toyota SUV Tahun 2024 (hasil sendiri): Rp 500 juta
C. Harta Bergerak Lainnya – Rp 360 juta
D. Surat Berharga – Rp 0
E. Kas & Setara Kas – Rp 1,295 miliar
F. Harta Lainnya – Rp 1,05 miliar
Dengan utang Rp 215,6 juta, total kekayaan bersih Syamsul tercatat Rp 12,04 miliar.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap ini menjadi sorotan publik terkait integritas penyelenggara negara dan pengelolaan kekayaan pejabat publik. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.*
(d/dh)
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL