Kak Na Hadiri Buka Puasa Bersama Gekrafs Aceh, Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif
BANDA ACEH Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh, Marlina Muzakir, mendorong generasi muda yang tergabung dalam Gerakan Ekonomi Kre
EKONOMI
MEDAN – Seorang pria bernama Eriza Wilmana (43), warga Kabupaten Deli Serdang, mengungkapkan keluhannya terhadap kinerja penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara terkait laporan dugaan pemalsuan cek senilai Rp 1,2 miliar yang telah dilayangkan pada Agustus 2024 lalu.
Eriza merasa laporan yang telah masuk dalam sistem dengan nomor LP/B/1050/VIII/2024 SPKT Polda Sumut sejak 5 Agustus 2024 tersebut terkesan mandek dan belum mendapatkan kepastian hukum.
Bersama dengan kuasa hukumnya, Pardamean Tumanggor, Eriza mengaku kecewa karena hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan dalam penyelidikan kasus tersebut.Baca Juga:
"Kami sudah melaporkan kasus ini sejak Agustus 2024, tapi sampai sekarang tidak ada kepastian hukum. Kami meminta pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Eriza dengan nada penuh harap pada Sabtu, 14 Maret 2026.
Pemalsuan Cek dan Kerugian Besar
Kasus ini bermula dari pemalsuan tanda tangan dalam cek yang digunakan untuk pencairan uang oleh pelaku yang diduga bernama Ramlan Tarigan.
Cek tersebut digunakan untuk mencairkan dana Rp 1,2 miliar yang seharusnya digunakan untuk gaji para personel keamanan di PT Panglima Siaga Bangsa, tempat Eriza bekerja sebagai Direktur Cabang Sumatera Utara.
Pada 2 Agustus 2024, Eriza yang terkejut mendapati bahwa uang tersebut telah dicairkan pada 31 Juli 2024 di Bank BRI KCP Pulau Brayan, tanpa sepengetahuannya.
Berdasarkan hasil laboratorium forensik yang diterima, tanda tangan dalam cek tersebut terbukti tidak identik dengan tanda tangan asli Eriza, yang semakin memperkuat dugaan adanya pemalsuan.
Kuasa Hukum Desak Kepastian Hukum
Pardamean Tumanggor, selaku kuasa hukum Eriza, mengungkapkan keheranannya atas lambannya proses hukum meskipun alat bukti sudah dianggap cukup kuat.
"Hasil laboratorium menunjukkan tanda tangan tersebut tidak identik dengan yang asli. Kami mendesak agar pihak kepolisian segera meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka," ungkapnya.
BANDA ACEH Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh, Marlina Muzakir, mendorong generasi muda yang tergabung dalam Gerakan Ekonomi Kre
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh menggelar kegiatan Iftar Jama&039i atau buka puasa bersama yang dihadiri pengurus dan wa
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komi
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kota Dumai, Riau, semakin meluas. Hingga Sabtu (14/3/2026), kebakaran di Kelur
PERISTIWA
PEKANBARU Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kota Dumai, Riau, semakin meluas. Hingga Sabtu (14/3/2026), kebakaran di Kelur
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 19 warga negara Indonesia yang merupakan nelayan asal Aceh Timur ditangkap otoritas Thailand setelah diduga melakukan p
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan keprihatinannya atas kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator
POLITIK
MEDAN Proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan telah mencapai leb
PEMERINTAHAN
MEDAN Menjelang Idul Fitri, umat Muslim di Indonesia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebagai bentuk penyucian diri setelah sebula
AGAMA