Ali Ahmad: Pemotongan Gaji Menteri dan DPR Simbol Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab
JAKARTA Wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, dipandang sebagai langkah simbolik yang memberi teladan
NASIONAL
MANADO – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sulawesi Utara, Suryadi, dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri oleh warga Kota Manado, Kartini Gaghansa.
Laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penghentian penyidikan perkara dugaan pemalsuan surat tanah (SP3).
Pengaduan diterima Propam Polda Sulut pada Senin, 16 Maret 2026, pukul 09.45 WIB, dengan nomor dokumen SPSP/16/I/2026/Subbagyanduan.Baca Juga:
Kartini menilai penghentian penyidikan terhadap laporan yang ia ajukan sejak 3 Agustus 2025 tidak transparan dan diduga direkayasa.
Kasus awalnya berawal dari laporan Kartini terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.
Dalam proses penyidikan, beberapa pihak telah diperiksa sebagai tersangka, termasuk Erisman Panjaitan, Joice Bernadin Gosal, dan Jufri Tambengi.
Namun, secara tiba-tiba penyidik mengeluarkan SP3 tertanggal 20 Februari 2026 dengan alasan "tidak cukup bukti," tanpa pemberitahuan resmi kepada pelapor.
Kuasa hukum Kartini dari LBH GEKIRA Partai Gerindra, Santrawan Paparang, menilai keputusan SP3 tidak rasional.
"Setelah melalui penyelidikan, gelar perkara, hingga penetapan tersangka, tiba-tiba penyidikan dihentikan. Ini yang kami persoalkan," ujar Santrawan.
Dalam laporan ke Propam, kuasa hukum menyoroti dugaan pelanggaran Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, termasuk Pasal 10 ayat (1) huruf A dan D terkait etika kelembagaan dan larangan penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, Pasal 10 ayat (2) huruf C dan A tentang larangan manipulasi proses hukum dan ketentuan penghentian penyidikan juga menjadi fokus pengaduan.
Kuasa hukum lainnya, Hanafi Saleh, menekankan bahwa penghentian penyidikan tidak disertai surat resmi maupun penjelasan resmi kepada pelapor, padahal sebelumnya berkas sudah melalui berbagai tahapan pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan ahli.
"Kami akan menempuh praperadilan, melaporkan ke Propam, dan menyiapkan gugatan perdata. Tidak ada yang kebal hukum," tegas Santrawan.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Ditreskrimum maupun Polda Sulawesi Utara. Propam Polda Sulut disebut akan memproses pengaduan sesuai mekanisme yang berlaku.*
(dh)
JAKARTA Wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, dipandang sebagai langkah simbolik yang memberi teladan
NASIONAL
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan kepada aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menjadi ko
NASIONAL
JAKARTA Kepala Dadan Hindayana menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mampu menghemat anggaran hingga sekitar Rp 5 triliun melalui p
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Bupati Gus Irawan Pasaribu menggelar buka puasa bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertika
PEMERINTAHAN
MEDAN Yayasan Konsumen Indonesia (YKI) Sumatera Utara menyatakan siap menampung pengaduan dan mendampingi konsumen Citraland yang merasa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan Kemenkes RI memastikan biaya perawatan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, akan digratiskan di Rumah
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat menembus level 10.000 pada tahun 2026,
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh menetapkan pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah pada Jumat, 20 Maret 2026.Wakil Ketua
NASIONAL
BATU BARA, 16 Maret 2026 Kepala Desa Bogak, Fazzary Akbar, SE, menghadiri rapat koordinasi terkait maraknya aksi tawuran remaja di wilay
NASIONAL
BINJAI Abd Kadafi Pane terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai untuk masa bakti 202
POLITIK