Pemkot Medan Siapkan Pembenahan Medan Zoo, Fokus Satwa Endemik Sumatera
MEDAN Kondisi kebun binatang Medan Zoo, milik Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, memprihatinkan. Dari keterangan pengelola, jumlah ratarat
PARIWISATA
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kritik keras Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait perubahan status tahanan tersangka dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas, menjadi tahanan rumah.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kritikan itu merupakan bentuk ekspresi publik yang diterima secara positif.
"KPK memandang ini sebagai bentuk ekspresi publik yang kami terima secara positif," ujarnya, Rabu (25/3/2026).Baca Juga:
Budi menekankan, KPK selalu terbuka terhadap berbagai aspirasi karena partisipasi publik penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga.
"Sebagai lembaga penegak hukum, KPK senantiasa terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan konstruktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga," jelasnya.
KPK juga menegaskan akan terus membuka ruang partisipasi publik, termasuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan proses hukum dan upaya pencegahan korupsi.
"Masyarakat adalah mitra strategis KPK. Mereka tidak hanya berperan dalam pencegahan dan penindakan, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan setiap proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Budi.
Sebelumnya, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai keputusan KPK mengubah status Yaqut menjadi tahanan rumah mengejutkan dan dilakukan diam-diam.
Boyamin mendesak Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik terkait perubahan status ini.
"Ini mestinya Dewan Pengawas KPK segera melakukan proses sebagai dugaan pelanggaran kode etik, tanpa harus menunggu pengaduan masyarakat," kata Boyamin, Minggu (22/3/2026).
Boyamin membandingkan sikap KPK terhadap Yaqut dengan mantan Gubernur Papua, mendiang Lukas Enembe, yang tidak mudah mendapatkan penangguhan atau pembantaran meski dalam kondisi sakit.
Ia menilai, perubahan status Yaqut yang dilakukan secara diam-diam bahkan memecahkan "rekor MURI" bagi KPK sejak didirikan pada 2003.*
MEDAN Kondisi kebun binatang Medan Zoo, milik Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, memprihatinkan. Dari keterangan pengelola, jumlah ratarat
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memimpin apel perdana pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di halaman Kantor W
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wacana penghematan energi bukan hanya menjadi perhatian Indonesia. Di tengah gejolak pasokan minyak dan gas global, sejumlah neg
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti sejumlah kendala utama dalam penanganan pascabencana di wilayah dataran rendah S
PERISTIWA
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas pertambangan emas di Martabe, Sumatera Utara, kembali berjalan setelah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengembalika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kritik keras Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait perubahan status tahan
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Seorang mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Hendrik Irawan, menjadi sorotan publik setelah mengunggah video dirinya berjoget di dalam
NASIONAL
MEDAN Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, dijadwalkan memasuki masa pensiun pada Juli 2026. Menjelang berakhirnya masa jabata
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya puluhan titik panas di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada R
PERISTIWA