Hakim Praperadilan Dokter Tifa Tegaskan Sidang Bersih dari Suap, Waspadai Calo Perkara
JAKARTA Hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro, menegaskan proses persidangan pe
NASIONAL
JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo menyatakan Dokter Tifa tetap konsisten dengan sikap awalnya di tengah polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Pernyataan itu disampaikan Roy dalam podcast yang tayang pada Jumat malam, 27 Maret 2026. Ia mengatakan dr Tifa sempat tidak muncul di ruang publik sehingga memicu spekulasi.
"Alhamdulillah dr Tifa sudah muncul kembali. Memang sempat dikhawatirkan karena diam, tapi tetap bersama kuasa hukum dan tidak berubah dari pernyataan awal," kata Roy.Baca Juga:
Ia menegaskan kemunculan kembali dr Tifa sekaligus membantah isu yang menyebut adanya perubahan sikap.
Roy menduga terdapat upaya sistematis untuk memecah pihak-pihak yang terlibat dalam polemik tersebut.
Ia menyebut hanya tersisa sejumlah kecil pihak yang masih aktif menyuarakan isu tersebut.
Menurut dia, salah satu bentuk upaya tersebut adalah beredarnya pesan WhatsApp yang mengatasnamakan dr Tifa.
"Penulisan nama saja salah, lokasi tidak sesuai. Nomor itu juga baru dibuat untuk tujuan tertentu," ujarnya.
Roy menilai pesan tersebut sengaja dirancang untuk membangun narasi seolah dr Tifa mulai goyah.
Roy juga mengkritik pola penyebaran informasi yang dinilai tidak melalui proses verifikasi. Ia menilai narasi tertentu diperkuat secara serempak di berbagai platform digital.
Ia bahkan menyinggung munculnya isu lain, termasuk klaim dana Rp50 miliar yang disebut terkait polemik tersebut.
Menurut Roy, narasi itu tidak memiliki dasar bukti yang jelas dan justru menyeret nama sejumlah tokoh nasional, seperti Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Luhut Binsar Pandjaitan, Jusuf Kalla, dan Mahfud MD.
"Tidak ada bukti autentik, tidak ada pernyataan langsung. Semua hanya narasi," kata Roy.
Roy menilai penyebaran informasi palsu, termasuk pesan digital dan potensi manipulasi berbasis kecerdasan buatan, dapat berimplikasi hukum.
Ia menyebut aparat penegak hukum memiliki kemampuan untuk menelusuri jejak digital, mulai dari asal nomor, waktu aktivasi, hingga pola distribusi konten.
"Kalau ditelusuri, sebenarnya bisa dilacak. Ini tidak boleh dianggap sepele," ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi penggunaan teknologi seperti deepfake yang dapat memperumit penyebaran disinformasi di ruang publik.
Polemik ijazah Joko Widodo bermula dari tudingan bahwa dokumen kelulusannya dari Universitas Gadjah Mada tidak asli.
Namun, hasil penyelidikan Bareskrim Polri pada 2025 menyatakan ijazah tersebut asli setelah melalui uji forensik.
Meski demikian, polemik terus berlanjut dan berujung pada laporan hukum yang diajukan Jokowi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.
Dalam perkembangannya, sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, dr Tifa, dan Rismon Sianipar, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kasus ini kini tidak hanya berkaitan dengan keaslian dokumen, tetapi juga menyangkut dugaan penyebaran informasi, fitnah, dan konsekuensi hukum di ruang digital.*
(tb/ad)
JAKARTA Hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro, menegaskan proses persidangan pe
NASIONAL
BANDA ACEH Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar masih terlihat di sejumlah stasiun pengisian
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyebut Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RIDPD RI (STSB) 2026 menjadi momentum p
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (12/8/2026). Rupiah turun 16 poin a
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap sejumlah calon Hakim Agung dan Hakim Ad H
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertanyakan langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang kembali melimpahkan pe
NASIONAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta aparat penegak hukum mengusut dan menindak pihak yang bertanggung jawab atas tantangan haf
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat (AS) bidang Kebijakan, Elbridge Colby, di Ista
NASIONAL
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi meminta Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menguji keabsahan ijazah S1 Universita
POLITIK
JAKARTA Seorang siswa Sekolah Rakyat terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional 2026. Menter
NASIONAL