BPDP Diharapkan Tingkatkan Kualitas SDM Kelapa Sawit untuk Hadapi Tantangan Industri
JAKARTA Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diminta memperluas program pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelapa sawit untuk meng
EKONOMI
JAKARTA – Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang konsisten memasukkan unsur kerugian perekonomian nasional dalam tuntutan kasus korupsi mendapat apresiasi dari pakar hukum.
Menurut Suparji Achmad, Pakar Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, strategi ini merupakan terobosan hukum yang kredibel dan menunjukkan komitmen Kejagung dalam memulihkan aset negara yang dicuri koruptor.
"Ada landasan normatifnya (UU) sehingga layak untuk dimasukkan (sebagai kerugian negara)," ujar Suparji, Sabtu (28/3/2026).Baca Juga:
Ia menekankan bahwa secara hukum, terdapat dua jenis kerugian yang dapat dikejar: kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian nasional.
Suparji menilai, dari sisi sosiologis, langkah Kejagung ini adalah mekanisme asset recovery yang paling efektif.
Jika Kejagung hanya fokus pada kerugian keuangan negara konvensional, pengembalian harta negara hasil tindak pidana korupsi tidak akan maksimal.
Pakar hukum ini mencontohkan keberhasilan Kejagung dalam kasus korupsi nikel dan timah, termasuk kasus yang menyentuh kerusakan lingkungan, sebagai preseden yang dapat meyakinkan hakim untuk menerima tuntutan serupa.
"Kejagung berani menuntut kerugian perekonomian yang masif supaya ke depan tidak ada tindakan koruptif, karena penggantian kerugian negara yang besar memberikan efek jera yang signifikan," tambah Suparji.
Ia yakin Kejagung mampu membuktikan actual loss dengan bantuan ahli dan data nyata, termasuk dampak kerusakan lingkungan, sesuai amanah Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah progresif ini diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum di Indonesia dan memperkuat strategi pemulihan aset negara dari praktik korupsi yang merugikan perekonomian nasional.*
(sn/ad)
JAKARTA Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diminta memperluas program pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelapa sawit untuk meng
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut Pemerintah Iran memberikan sinyal positif terkait perlintasan dua kapal Pertamina Gr
NASIONAL
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, membantah tuduhan menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat literasi digital bagi siswa dan santri di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan sebag
NASIONAL
MADINA Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengundang sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mem
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meninggal dunia pada Sabtu (28/3/2026) pukul 13.45 WIB di RSPI Pondok Indah, Jakarta.
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak untuk segera menyimpulkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah Untuk Rakyat di kawasan Monumen Nasional (Monas)
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara terus menggenjot pengembangan sektor perika
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan kenaikan biaya logistik global akibat konflik di kawasan Timur Tengah belum berdampak signifikan terhadap
EKONOMI