Kemlu Respons Kabar Nota Keberatan Negara Tetangga soal Karhutla
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI merespons kabar negara tetangga yang disebut mengirim nota keberatan akibat dampak asap kebak
NASIONAL
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawali pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2025.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam rangka memastikan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, Sabtu (28/3/2026).Baca Juga:
Dalam entry meeting di Kemenpora, Akhsanul menjelaskan bahwa pemeriksaan akan menilai kewajaran LK Kemenpora 2025, termasuk kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Pemeriksaan difokuskan pada area strategis seperti implementasi aplikasi keuangan instansi, pengelolaan belanja, dan penguatan pengendalian internal untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pemerintah.
Akhsanul menekankan pentingnya dukungan aktif dari seluruh jajaran kementerian selama pemeriksaan berlangsung.
"BPK mengharapkan dukungan pimpinan dan pejabat Kemenpora terutama dalam penyediaan data dan informasi sehingga kegiatan pemeriksaan dapat berjalan lancar dan tepat waktu," katanya.
BPK juga melaksanakan entry meeting Pemeriksaan LK Kemensos 2025 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan memperkuat tata kelola keuangan negara.
Pemeriksaan mencakup pengujian pengelolaan belanja barang dan bantuan sosial, akurasi pelaporan keuangan, serta efektivitas SPI.
"BPK berkomitmen bersinergi sebagai mitra Kemensos dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara dan kinerja pelayanan publik," ujar Akhsanul di hadapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.*
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI merespons kabar negara tetangga yang disebut mengirim nota keberatan akibat dampak asap kebak
NASIONAL
PURWOKERTO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik jual beli kursi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026) untuk mengecek sekaligus memimpin langsung penanganan
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah kebutuhan pangan mengalami kenaikan pada Sabtu (22/8/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
EKONOMI
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan desil 110 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bukan ukuran mutlak untuk
EKONOMI
MANGGARAI TIMUR Relawan sekaligus pendiri Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali (41), meninggal dunia saat menjalankan misi kemanusiaan mem
NASIONAL
JAKARTA Harga emas Antam hari ini kembali menguat. Harga emas batangan 24 karat naik Rp15.000 per gram menjadi Rp2.740.000 per gram pada p
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah segera mengevaluasi status kedaruratan kebakaran hutan dan lahan (ka
NASIONAL
NIAS SELATAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 3,3 mengguncang Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (22/8/2026) pagi. Gempa te
PERISTIWA
KUPANG Aktivitas gempa bumi susulan setelah gempa utama magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih berlan
NASIONAL