Sengketa Lahan Tambang Martabe Berlarut, Ganti Rugi Tak Kunjung Jelas dan Komitmen Dipertanyakan

Selain persoalan lahan, insiden pelarangan terhadap sejumlah wartawan saat meliput sidang lapangan pada 12 Februari 2026 turut menjadi perhatian. Saat itu, kegiatan konferensi pers diarahkan untuk dilakukan di luar area operasional tambang.

Menanggapi hal tersebut, Katarina menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil secara persuasif demi menjaga standar keselamatan dan keamanan.

"Konferensi pers diarahkan ke lokasi umum di luar perimeter tambang untuk memastikan keamanan dan keselamatan," ujarnya.

Di tengah dinamika yang terus berlangsung, sidang putusan terkait sengketa ini dijadwalkan akan digelar pada 2 April 2026.

"Kita tunggu hasil sidang nanti," kata RHa Hasibuan.

Berlarutnya konflik ini memunculkan pertanyaan terkait komitmen penyelesaian sengketa. Di satu sisi perusahaan menyatakan telah menjalankan prosedur hukum, namun di sisi lain masyarakat adat masih menunggu kejelasan atas hak mereka.

Jika tidak segera diselesaikan secara transparan dan berkeadilan, sengketa ini berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas di wilayah Tapanuli Selatan.*

(dh)

Hindari Sengketa Tanah, Kantah Tabanan Imbau Warga Segera Urus Balik Nama Sertipikat: Begini Caranya!

Saksi BPN Mengaku Tak Tahu Kewajiban 20 Persen Lahan dalam Kasus Eks PTPN–Ciputra Land

Perumahan Mewah CitraLand Mulai Dipasarkan Meski Kewajiban Penyerahan 20 Persen Lahan Belum Terealisasi, Kerugian Capai Rp263,4 Miliar

Ternyata Ini Alasan NDP Belum Serahkan 20 Persen Lahan Eks PTPN ke Negara

Kunjungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Dalam Rangka Kordinasi Penerbitan Sertipikat Pulau di Wilayah Kota Tanjungbalai dengan Kanwil BPN Provsu

Kemensos Pastikan Pencairan Bansos PKH dan BPNT Bagi Penerima Baru Segera Tersalurkan