Sumut 'Zero Pengungsi'! Korban Bencana Kini Sudah Menempati Hunian Layak
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026).
Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis saat mengadukan dugaan ketidakadilan yang menimpanya terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Amsal mengikuti rapat secara virtual dari Sumatera Utara, didampingi anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan.Baca Juga:
Dengan suara tercekat, ia menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukannya pada 2020 hanya untuk bertahan hidup di tengah pandemi dan mempromosikan potensi desanya.
"Tidak perlu saya dipenjara. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa. Saya hanya bertahan hidup," kata Amsal sambil menghapus air mata dengan tisu.
Dalam penjelasannya, Amsal merinci biaya jasa yang diajukan dalam proposal pembuatan video desa.
Total anggaran Rp 5,9 juta dianggap oleh jaksa dan auditor senilai Rp 0. "Ini pekerjaan saya, Pak, tapi dinilai seolah tidak ada nilainya," ujarnya.
Kuasa hukum Amsal, Willyam Raja Dev, mempertanyakan perhitungan kerugian negara yang ditetapkan jaksa sebesar Rp 202 juta. Menurutnya, dasar perhitungan tersebut tidak jelas dan menimbulkan ketidakadilan bagi kliennya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan, pihaknya akan mengawal kasus Amsal. "Insyaallah kita all out mendukung keadilan untuk Amsal Sitepu," ujar Habiburokhman.
Kasus ini berawal dari penawaran jasa pembuatan video profil desa melalui CV Promiseland, perusahaan milik Amsal, kepada 20 desa di empat kecamatan.
Perbedaan nilai proposal dengan hasil audit menjadi dasar tuduhan mark up anggaran yang menjerat Amsal dengan ancaman dua tahun penjara.
Amsal berharap, keadilan ditegakkan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk pekerja ekonomi kreatif lain agar tidak takut bekerja sama dengan pemerintah di masa depan.*
(k/dh)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN