Layani Puluhan Ribu Pemudik, Tol Fungsional Sinaksak–Simpang Panei Kembali Ditutup
SUMATERA UTARA PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) menutup kembali ruas tol fungsional SinaksakSimpang Panei setelah melayani lebih dari
NASIONAL
JAKARTA – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusan Polda Metro Jaya yang melimpahkan perkara penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus ke Puspom TNI.
Dimas menilai langkah ini tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, terutama setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dimas dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diadakan antara Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Direskrimum Polda Metro Jaya, dan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (31/3/2026).Baca Juga:
Dimas berharap ada ketegasan dari Komisi III DPR untuk menentukan forum yang tepat dalam penuntasan kasus ini.
"Saya cukup kecewa dengan apa yang tadi disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke Puspom. Padahal secara prosedur legal formal, tidak ada satu pasal pun di KUHAP yang baru yang bisa melakukan pelimpahan perkara kepada penyidik yang bukan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)," ujar Dimas saat rapat tersebut.
Dimas menambahkan, seharusnya kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dibawa ke peradilan umum.
Ia menyatakan ketidakpercayaannya terhadap proses penanganan kasus oleh Puspom TNI, yang dinilai tidak transparan.
"Kenapa? Karena sejak POM TNI mengidentifikasi empat terduga pelaku pada 19 Maret 2026, hingga kini belum ada perilisan wajah atau identitas pelaku. Kami khawatirkan ini bisa memberi ruang bagi manipulasi dalam penegakan hukum," tambah Dimas.
Meskipun demikian, Dimas mengakui bahwa Polisi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pasca penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada pekan lalu.
Namun, ia tetap menekankan pentingnya adanya pengawasan lebih lanjut.
Dalam forum tersebut, Dimas juga mengusulkan agar Komisi III DPR RI dapat meminta penjelasan dari pihak kepolisian terkait seberapa banyak alat bukti yang telah dikumpulkan sejauh ini. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dalam proses penyidikan.*
(oz/dh)
SUMATERA UTARA PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) menutup kembali ruas tol fungsional SinaksakSimpang Panei setelah melayani lebih dari
NASIONAL
JAKARTA Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan bahwa sebanyak 178.981 siswa lolos dalam Seleksi Nasional
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai sekitar Rp1 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) saat menggeleda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Pengurus KontraS, Indria Fernida, mengungkapkan bahwa kondisi Andrie Yunus, aktivis yang menjadi korban penyiraman a
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi kabar yang beredar di publik terkait besaran anggaran BGN 202
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas pangan mengalami kenaikan
EKONOMI
DENPASAR Polda Bali berhasil mengungkap kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28). Kapolda
HUKUM DAN KRIMINAL